ASN Jombang Diminta Tak Ikut Dukung Mendukung Calon di Pilkada 2018

Ketua DPRD Jombang, Joko Triono, Rabu siang (06/12). [Arif Yulianto/ Bhirawa].

Jombang, Bhirawa
Pada Pemilukada 2018, baik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur (Jatim) maupun Pemilihan Bupati (Pilbup) Jombang nanti, Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta tegas untuk tidak terlibat pada aksi dukung mendukung pasangan calon (Paslon).
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Joko Triono kepada sejumlah wartawan, usai Rapat Paripurna internal DPRD Jombang, Rabu siang (06/12), menegaskan dalam undang-undang baik terkait ASN maupun Pemilu sudah ditegaskan aparatur Negara dilarang berpolitik praktis.
“Saya sampaikan kepada seluruh ASN di Jombang karena memang di dalam Undang-Undang tidak boleh (dukung-mendukung), foto dengan calon saja nanti tidak di perbolehkan,”kata Joko Triono kepada sejumlah wartawan.
Namun menurut Joko, penerapan aturan tersebut berlaku ketika pasangan calon sudah di tetapkan oleh penyelenggara pemilu. Karena saat ini masih belum ada penetapan, hal itu belum bisa di terapkan.
“Tapi di Jombang ini kan belum, artinya, nanti setelah beliau-beliau (bakal calon) itu di tetapkan oleh KPU. Foto saja ndak boleh, bayangkan, apalagi kampanye,”tandasnya.
Joko juga menambahkan, pihaknya akan ikut mengawasi tentang netralitas ASN di Jombang nantinya. Ia bahkan berjanji tak segan-segan melaporkan kepada pihak Pengawas Pemilu jika menemukan ASN yang melanggar.
Sekadar di ketahui, dua orang nama bakal calon dari kalangan birokrat Jombang yakni, Bupati ‘Incumbent’, Nyono Suherli Wihandoko dan Wakil Bupati (Wabup) ‘Incumbent’, Hj. Mundjidah Wahab akan saling berhadap- hadapan pada gelaran Pilbup Jombang tahun depan.
Selain Panwas, Joko juga menyinggung pentingnya peran Inspektorat dalam pemberian sanksi terhadap ASN yang tak netral. Namun peran Inspektorat tersebut berjalan setelah adanya laporan Panwas dan ada bukti terjadinya pelanggaran terhadap netralitas ASN.
“ASN melanggar netralitas jelas aturannya, Panwas nanti betul-betul harus tegas. Kami akan dukung Panwas, jika kami yang menemukan kasus, kami akan laporkan ke Panwas. Jika benar-benar terbukti, Inspektorat bisa memberikan sanksi, ringan hingga pemecatan,”pungkasnya.(rif)

Tags: