Komisi B Minta Pusat Tinjau Kembali Kehutanan Sosial

Ketua Komisi B DPRD Jatim Firdaus Febrianto

DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi B DPRD Jatim minta pemerintah pusat meninjau kembali PP (Peraturan Pemerintah) terkait perhutanan sosial. Dikhawatirkan hal ini justru akan menimbulkan kerawanan lingkungan. Ini karena peruntukan hutan untuk melindungi curah hujan justru menjadi lahan pertanian.
Ketua Komisi B DPRD Jatim Firdaus Febrianto menegaskan saat dirinya reses, sebagian masyarakat minta dibangun waduk di lahan hutan. Pasalnya, selama ini mereka kesulitan mendapatkan air untuk irigasi. Untuk mengambil air bersih harus menempuh 50 kilometer. Dan saat menyalutkan air membutuhkan dana Rp 500 juta untuk pengadaan pipa.
“Kita ketahui jika di sekeliling hutan terdapat masyarakat miskin. Karenanya oleh pemerintah dipinjami lahan untuk ditanami tanaman pertanian. Namun di tengah jalan mereka kesulitan air untuk irigasi. Mereka mendesak agar Pemprov Jatim memberikan anggaran untuk pembuatan waduk. Dan kami saat itu tidak berani memutuskan,” tegas politikus asal Gerindra, Rabu (6/12).
Untuk itu, pihaknya akan komunikasi ke Dinas Kehutanan. Ini penting jangan sampai kasus di Ponorogo terjadi di Lamongan. Di mana ketika lahan hutan ditanami jahe, ternyata yang terjadi justru bencana longsor dan sempat menimpa rumah di bawahnya.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim Yusuf Rohana menegaskan seharusnya kebijakan pusat tersebut harus disosialisasikan ke bawah. Atau paling tidak kab/ kota dilibatkan dalam pembahasan ini. Dengan demikian dapat menyesuaikan dalam pembuatan RTRW. Jika tidak dikhawatirkan akan merusak lingkungan yang sudah tertata.
“Seharusnya dalam pembuatan hutan sosial kab/kota harus dilibatkan. Dengan begitu bencana alam yang terjadi seperti di Ponorogo dapat ditekan sekecil mungkin. Di sisi lain perubahan peruntukan sangat berbahaya jika tidak ada pengawasan, maka bencana lingkungan akan terjadi,”tegasnya.
Terpisah, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mengatakan jika peminjaman lahan hutan tetap dibatasi dan tidak meninggalkan fungsi tegakan. Artinya tanaman pertanian ditanam seperti tumpangsari.
“Jadi dalam menanam tidak bisa seenaknya sendiri. Mereka yang dapat menanam hanya yang memegang izin. Itu artinya fungsi hutan tetap dijaga kelestariannya,” paparnya. [cty]

Tags: