Lima Fraksi DPRD Kota Madiun Setujui Enam Raperda Jadi Perda

Usai penandatangan bersama, Wakil Wali Kota Madiun bersama pimpinan DPRD Kota Madiun foto bersama dan angkat berkas 6 Raperda Kota Madiun yang ditetapkan menjadi Perda oleh kelima Fraksi yang ada di DPRD Kota Madiun. Tampak Ketya DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd (paling kiri), Wakil Wali Kota Madiun, Drs. H. Armaya dan Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Didik Yulianto. [sudarno/bhirawa]

Kota Madiun, Bhirawa
Kelima fraksi di DPRD Kota Madiun (Fraksi Demokrat Bersatu, F. PDI Perjuangan, F. Partai Gerindra, F. PKB dan F. PNRS) menyetujui 6 Raperda ditetapkan menjadi Perda Kota Madiun .
“Meski demikian, kami juga menyampaikan saran dan pendapat,” demikian disampaikan Didik Yulianto, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun sekaligus sebagai juru bicara ke lima fraksi di DPRD Kota Madiun pada sidang DPRD Kota Madiun pada agenda penyampaian Pemandangan Umum sekaligus Pendapat Fraksi-Fraksi DPRD Kota Madiun, Senin (4/12).
Dikatakannya, keenam Raperda Kota Madiun yang ditetapkan menjadi Perda kotas Madiun yakni, : Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 32 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Teperda tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 tahun 2015 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 tahun 2014 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Raperda tentang Retribusi Terminal. Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
Sementara, saran dan pendapat kelima fraksi melalui juru bicaranya, Didik Yulianto menyebutkan, berlakunya 6 Perda Kota Madiun ini, akan berimplikasi pada perlu dibuatnya peraturan Wali Kota untuk melaksanakan Perda tersebut.
Oleh karena itu, pembentukan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut peraturan daerah harus dibuat dalam rentang wamtu yang tidak terlalu lama, agar peraturan daerah tersebut dapat berlaku secara efektif.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Drs. Istono, M.Pd usai sidang kepada wartawan menyatakan, keenam Raperda yang ditetapkan menjadi Perda Kota Madiun itu, sebenarnya semuanya terdapat 27 Raperda, namun yang dietapkan baru 6 Raperda jadi Perda Kota Madiun.
“Yang jelas, keenam Raperda yang telah ditetapkan menjadi Perda Kota Madiun itu, segera mungkin disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapat evaluasi sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan,”tegas Istono.
Sedang menurut, Wakil Wali Kota Madiun, Drs. H. Armaya menyambut baik atas disetujuinya 6 Raperda Kota Madiun menjadi Perda oleh kelima Fraksi yang ada di DPRD Kota Madiun tersebut.
“Karena itu, keenam Rapaerda yang ditetapkan menjadi Perda tersebut nantinya, akan segera dibuatkan surat perwali untuk mempertegas dan memperkuat pelaksanaan dari pada ke enam perda dimaksud,”kata Wakil Wali Kota Madiun, H. Armaya kepada wartawan usai sidang DPRD, Senin (4/12). [dar]

Tags: