Dewan Gresik Bahas Ranperda Baru Ancaman Denda Rp50 Juta

Foto Ilustrasi

Gresik, Bhirawa
Keberadaan warung kopi dengan pramusaji ( warung pangku ), yang mengedepankan pelayanan prima. Membuat beberapa kalangan gerah sehingga bayak laporan miring pada dewan, untuk membatasi keberadaanya sekarang tengah di godok rancangan peraturan daerah ( ranperda ), untuk menjadi peraturan daerah ( perda ).
Menurut Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda mengatakan, bahwa Perda 22/2004 tentang Perubahan atas Perda 7/2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul dinilai sudah kedaluwarsa. Sehingga perlu di rubah atau di ganti, yang kemunculan usulan ranperda itu karena banyak masukan dari para tokoh dan perwakilan elemen masyarakat.
“Kita tidak bisa serta merta langsung melakukan eksen, untuk itu perlu payung hukum yang salah satunya adalah perda. Ranperda sekarang di godok bersama tim ahli, untuk menjadi perda sesuai dengan kondisi sekarang. Sehingga pada saat diterapkan dan dijalankan oleh pemkab melalui OPD Sat Pol PP, sesuai dan bisa keberadaan warung pangku. “Ujarnya.
Dalam agenda pablik hering masyarakat, pemkab dan terkait. Ternyata masyarakat yang diundang antusian memberikan masukan, baik itu keberadaan hingga ancaman hukuman. Sebab mereka tidak ingin Gresik sebagai kota santri, di jadikan tempat maksimat dengan adanya warung pangku.
Dalam usulan mereka, menekankan ranperda tidak hanya memberantas praktik prostitusi alias pelacuran di Kabupaten Gresik. Namun, juga memasukkan materi lain yang mengandung unsur kemaksiatan. Misalnya kasus pornoaksi dan pornografi, pelecahan seksual terhadap anak di bawah umur, serta perbuatan-perbuatan mesum. Termasuk adanya masukan terkait kasus suka sama suka dan ketahuan melakukan perzinahan, agar diatur juga di dalam aturan perda ini nanti.
Ditambahkan Khoirul Huda, bahwa setelah pablik hering ini, semua masukan akan dibahas lebih lanjut. Adapun tahapan sebelum disahkan adalah pembuatan naskah akademik dan draf ranperda. Setelah itu diusulkan lewat paripurna dan mulai pembahasan oleh panitia khusus (pansus). Karena banyak perubahan maka sesuai perundang-undangan harus diterbitkan menjadi perda baru, jadi tidak merevisi bahkan akan mencabut Perda 22 tahun 2004.
Senada juga dikatakan oleh
Anggota Komisi III DPRD Gresik Lilik Hidayati, bahwa sesuai rancangan sementara telah mengatur beberapa kasus beserta ancaman sanksi berat sehingga mereka tidak akan mengulang. Bahkan tidak akan melakukan perbuatan dengan adanya perda tersebut, karena sudah takut.
“Pada sanksi tidak hanya untuk pekerja seks komersial (PSK) dan pasangannya, tetapi germo atau penyedia PSK dan pihak-pihak terkait lainnya juga bisa terancam sanksi. Seperti pada pengusaha makanan dan minuman yang mempekerjakan pelayan wanita, dan membiarkan disentuh, dipangku, diraba atau dicium juga sudah diatur sanksinya. Apa lagi orang dengan sengaja melakukan hubungan seks, atas dasar pembayaran diancam pidana kurungan maksimal 6 bulan, atau denda hingga Rp 50 juta.”pungkasnya. [kim]

Tags: