Antisipasi Penyelewengan ADD dan DD, Inspekktorat Periksa Ratusan Desa

Kepala Inspektorat Kab Malang Tridiyah Maestuti

Kab Malang, Bhirawa
Inspektorat Kabupaten Malang melakukan pemeriksaan terhadap 120 desa dari 378 Desa, 12 kelurahan yang tersebar di 33 kecamatan. Sedangkan pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat tersebut, yakni terkait untuk mengatisipasi adanya penyalagunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).
“Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 120 desa yang sangat rawan terjadinya penyelewengan ADD dan DD, sejak bulan Oktober 2017. Dan pemeriksaan terhadap ratusan desa tersebut, guna untuk mengantisipasi penyalagunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD,” terang Kepala Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti, Rabu (6/12), kepada wartawan.
Dijelaskan, pemeriksaan yang kita lakukan ini, tentunya sebagai salah satu langkah untuk mencegah adanya penyelewengan ADD dan DD. Sedangkan kegiatan pemeriksaan terhadap desa, yakni merupakan kegiatan rutin atau secara reguler, agar uang negara yang digunakan untuk pembangunan desa bisa sesuai dengan perencanaan. Dan pemeriksaan itu, tidak hanya pada ADD dan DD saja, namun juga kita lakukan pemeriksaan pada keuangan Dana Bagi Hasil Retribusi (DBHR) dan Dana Bagi Hasil Pajak (DBHP).
Selain itu, Tridiyah juga menyampaikan, tim yang kita turunkan dalam melakukan periksaan terhadap ratusan desa itu, mereka juga saya perintahkan untuk melakukan pemeriksaan terkait sumber pendapatan asli desa, mulai tanah kas desa, BUMDes, swadaya masyarakat dan aspek lainnya. Sehingga dengan pemeriksaan secara berkala, diharapkan kepala desa dan perangkat desa tidak berani bermain-main dengan ADD dan DD.
“Inspektorat dalam melakukan pemeriksaan itu, dirinya telah menerjunkan delapan tim. Sedangkan tim tersebut harus mampu menyelesaikan 120 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), dan tugas lainnya. Sedangkan dana untuk pemeriksaan dan penyusunan LHP, totalnya tidak sampai Rp 500 juta,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan terhadap desa yang kita lakukan ini, kita periksa mulai dari administrasi hingga pembangunan fisik. Karena sejauh mana pembangunan yang di biayai dari uang negara itu sesuai dengan peruntukkannya atau tidak. Dan jika dalam pemeriksaan ditemukan adanya dugaan penyelewengan, maka dirinya akan menindak tegas sesuai dengan aturan saat ini.
“Pemeriksaan yang kami lakukan terhadap pemerintah desa, hal ini bukan untuk mencari siapa yang salah. Namun tujuannya untuk menilai kemanfaatan dana dan pengelolaannya. Disisi lain, tujuan pemeriksaan juga untuk perbaikan administrasi di akhir tahun 2017,” pungkas Tridiyah. [cyn]

Tags: