Wali Kota Madiun Tegaskan ASN Tak Boleh Politik Praktis

Wali Kota Madiun, H.Sugeng Rismiyanto, SH. M.Hum saat diwawancarai wartawan. [sudarno/bhirawa]

(Sosialisasikan UU No 7 tentang Pemilu)
Kota Madiun, Bhirawa
Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto, SH. M.hum menegaskan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Madiun supaya tidak terlibat dalam politik praktis. ASN/ PNS diminta untuk netral tidak berada dibalik seorang calon Wali Kota dan Wakil Walikota untuk tingkat Kota Madiun.
Wali Kota Sugeng juga menegaskan sangsi yang diberikan apabila ASN terlibat dalam money politik sesuai intruksi Gubernur Jawa Timur, akan diancam 36 bulan dan denda sampai 200 juta.
“Dan saya minta untuk ASN Pemkot Madiun pegang teguh larangan-larangan dan azaz yang harus kita lakukan sebagai abdi masyarakat, sehingga ASN adalah pelaksanan pemilu tatap netral namun tetap menggunakan hak pilih tersebut,”tegas Wali Kota Madiun, H. Sugeng Rismiyanto usai membuka acara Kehumasan dan Jumpa Pers oleh Pemkot Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun di gedung Diklat, Senin (20/11).
Menurut Wali Kota Madiun, dengan sosialisasi undang-undang yang baru ini, yaitu Undang-undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum Sugeng berharap kedewasaan berdemokrasi masyarakat Kota Madiun akan diuji.
“Kita ingin tahapan pemilu tahun 2018 sampai perhitungan suara nanti tidak ada persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan bersama,”pintanya
Sedang materi yang disampaikan oleh nara sumber Sasongko, SE. M.Si Ketua KPU Kota Madiun mengenai Undang-undang No. 7 tahun 2017. Banyak perubahan terkait undang-undang baru ini, salah satunya untuk penghitungan pambagian kursi anggota legislatif yang menggunakan sistem sainte lague.
“Yang paling baku adalah perhitungan dalam pembagian kursi, yang dulu-dulu kursi berdasarkan quota, untuk sekarang pembagiannya berdasarkan konversi suara,”kata Sasongko.
Dikatakan oleh Sasongko, untuk menentukan suara, dilihat kursinya dulu ada berapa dan dibandingkan dengan angka ganjil. Dalam teori sainte lague tersebut dijelaskan bilangan yang dipakai untuk pembanding yaitu 1,3,5,7 dan seterusnya.
“Perolehan suara per partai politik itulah yang dibagi dengan pembanding bilangan ganjil.”jelasnya.
Dalam pendaftaran untuk partai politik juga diberi tambahan waktu sampai tanggal 22 November pukul 24.00 waktu setempat. Dan sampai pada hari ini kata Sasongko sesuai sistem yang dimiliki KPU, ada tambahan partai lagi untuk berpartisipasi kancah lima tahunan ini.
“Partai politik yang mengikuti pemilu ada tambahan 5 partai politik ini bisa dilihat disistem informasi. partai politik yang menyerahkan berkas ke KPU sampai hari ini ada 12 dan kita tunggu sampai tanggal 22 Nopember,” katanya saat ditemui setelah acara.
Anggota KPUD Kota Madiun juga akan berubah kalau dilihat dari jumlah penduduk Kota Madiun apabila masa kerja KPUD Kota Madiun nanti berahir. “Sekarang ini Kota Madiun ada 5 anggota KPUD, nanti sesuai undang-undang terbaru Kota Madiun hanya mendapat 3 sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Madiun sekarang ini,”pungkas Sasongko.
Kesempatan itu, Kepala Dinas Komonukasi dan Informatika Kota Madiun, Subakri, S.Sos. M.Si dalam laporannya menyatakan, diadakannya sosialisasi undang-undang yang baru ini, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilhan Umum dengan harapan agar pelaksanaan Pilkada tahun 2018 mendatang khususnya di Kota Madiun bisa berjalan aman, lancar dan terkendali (mancarli).
“Sehingga dalam sosialisasi Undang-Undang No 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, kami mengundang para kepala OPD, tokoh masyarakat, LSM, wartawan dan undangan lainnya sekitar 150 orang peserta dengan nara sumber Ketua KPU Kota Madiun,”kata Subakri. [dar]

Tags: