Pudjiono Dukung Satgas Anti Mafia Tanah Usut Kasusnya

Pudjiono Sutikno menunjukkan laporan polisi atas kasus dugaan pemalsuan dokumen tanah miliknya yang dilakukan terlapor Asifa di Surabaya, Rabu (22/11). [abednego/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Pudjiono Sutikno, warga Kalisari Surabaya ini mendukung Satgas Anti Mafia Tanah bentukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim dan Polda Jatim. Terlebih pihaknya juga menjadi korban dugaan pemalsuan surat tanah miliknya di Jl Kalisari Damen Kecamatan Mulyorejo Surabaya oleh mafia tanah.
Pudjiono Sutikno mengatakan, semenjak adanya MoU Polda Jatim dan BPN terkait satgas anti mafia tanah, pihaknya membuat laporan polisi ke Polda Jatim. Laporan polisi Nomor : TBL/1123/IX/2017/UM/JATIM tertanggal 11 September 2017 ini melaporkan Asifa alias Asipa (70) warga Jl Nyamplungan Surabaya sebagai terlapor dalam kasus ini.
“Saya ingin dan mohon kepada Polda Jatim untuk mengusut kasus ini dengan tuntas. Indikasi kuat ada mafia dalam kasus saya. Kalau saya yang salah maupun saya yang memalsukan surat-surat, silakan dihukum. Tolong dilihat data dan pembuktiannya,” kata Pudjiono Sutikno di Surabaya, Rabu (22/11).
Dijelaskan Pudjiono, dalam kasus ini tanah miliknya diakui oleh Asifa sebagai tanah pelapor. Padahal, bukti kuitansi pembelian tanahnya tidak sesuai. Di kuitansi alamat Asifa tercatat di Mulyorejo, sesuai KTP alamatnya berada di Jl Nyamplungan. Kemudian Asifa mengajukan pembuatan sertifikat di BPN, tapi oleh BPN ditolak dengan alasan data tidak valid.
“Kalau orang membawa kuitansi saja dan tidak sama, berarti itu kan tidak valid. Terlebih saya sudah mendapat bukti lab dari Polda Jatim yang menyatakan tanda tangan si penjual di kuitansi itu tidak asli,” jelasnya.
Sementara itu, Tonny Suryo selaku aktivis dari pemerhati Keadilan, Kebenaran, Kejujuran (KKK) atau aktivis pertanahan menambahkan pelapor datang kepadanya dan membawa bukti. Pihaknya melakukan investigasi data-data dan kroscek di lapangan tentang tanah tersebut. Diketahui, pada kuitansi ini berbeda data alamat terlapor.
Selain itu, terdapat tanda tangan yang sama antara penjual tanah (Abdul Rahman) dan saksi. “Si penjual tanah ini tanda tangan juga sebagai saksi, jadi dia merangkap tanda tangan sebagai penjual dan saksi. Inilah kejanggalannya,” ucapnya.
Lanjut Tonny, pelapor menunjukkan petok 473 yang berasal dari petok 402. Di buku leter C, surat tanah berupa petok no 473 bukan atas nama Asifa, melainkan nama orang lain yakni Sutrisno. Di kelurahan saya lihat, nama Asifa tidak tercatat. Lokasi tanah yang diakui Asifa petok 473 dengan luas 2.300 meter persegi, padahal luas tanah pelapor sebenarnya 7.680 meter persegi.
“Ternyata Asifa (terlapor) umurnya sudah cukup tua. Maaf, apakah mungkin beliau melakukan perbuatan hukum kaitannya dengan pemalsuan dokumen tanah ?. Ini kelihatannya janggal sekali, indikasi kuat ada yang menunggangi. Kami minta Satgas Anti Mafia Tanah mengusut kasus ini dengan tuntas,” tegasnya.
Sementara itu, Yafeti Waruwu selaku advokat dan pemerhati permasalahan tanah menyambut baik MoU Polda Jatim dan BPN. Banyaknya laporan masyarakat kepadanya terkait masalah mafia-mafia tanah, perlu diusut dengan tuntas. Seperti contoh kasus kepemilikan pertama (tanah) dengan objek yang sama, yakni objek A, kemudian muncul bukti-bukti hak milik orang lain pada objek yang sama.
“Kita berharap dengan adanya Satgas Anti Mafia Tanah ini dapat menegakkan permasalahan tanah dengan tuntas. Kami selaku pemerhati akan mengawal dan melindungi para korban permasalahan tanah yang dilakukan oleh mafia-mafia tanah,” tambahnya. [bed]

Tags: