Permasalahan Perburuhan Nasional Sangat Kompleks

Kota Malang, Bhirawa
Peneliti Newcastle University, Dr Connor mengemukakan, permasalahan perburuhan di Indoneosia itu sangat komplek, karena itu, harus ada usaha pemerintah untuk mengurai pemasalahn ini.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh, Tim Connor, pada saat melakukan diskusi, Perspektif Hukum Perburuhan dan Perusahaan Menghadapi Tantangan Global, di Gues House UB, Jumat 24/11 kemarin.
Tidak hanya ada, persoalan perburuhan tetapi keamanan tenaga kerja, dan persoalan lain, yang selalu muncul, perlu dicarikan solusi. Karena jika dibiarkan, dikawatirkan ada gejolak.
“Solusinya semua pihak, baik pemerintah, buruh dan lembaga berwenagan secara bersama-sama menyelesaiakan pemasalahan. Cara ini sangat dibutuhkan,”tutur Tim Connor.
Ia menyebut, permasalahan secara global adalah ekspoitasi, dan tidak diberikan hak-hak buruh,. Pihak pengusaha jangan hanya berfikir soal keuntungan saja. Tetapi masalah lain cenderung diabaikan.
Pihaknya menyatakan, penyelesaian perburuhan di Australia, diselesaikan secara online. Seperti halnya petisi, yang biasa melibatan semua masyarakat memberikan dukungan dengan memboikot produk.
“Selama ini yang terjadi di Indonesia, kalau ada masalah buruh cenderung melakukan demo, dan mogok kerja. Ini tidak bisa menyelesaikan masalah, karena cenderung memunculkan persoalan baru, seperti kemacetan dan gangguan lingkungan,”tuturnya.
Menurut dia, penyalur tenaga kerja, juga harus bertangung jawab apabila tenaga kerja yang di pekerjaan mengalami permasalahan. Jadi banyak pihak yang terlibat, agar masalah bisa diatasi.
Tim Connor sendiri, merupakan peneliti yang memiliki kepedulian pada keseimbangan antara keuntungan dan perlindungan Hak Asazi Manusia (HAM) dalam jaringan produksi dan konsumsi global.
Connor menyampaikan, hukum perburuhan dan perusahaan transnasional di India dan Indonesia. Connor melakukan penelitian dan pendampingan di perusahaan sepatu dan pakaian olahraga Nike, Adidas dan Puma.
Keberadaan hukum perusahaan, diyakini Connor melemahkan keberadaan hukum perburuhan. Karena itu, ia menekankan perlunya reformasi pada kedua produk hukum tersebut.
Pada reformasi hukum perburuhan misalnya, ia menyarankan perlindungan yang lebih kuat dalam hak kebebasan berserikat, besaran upah minimum yang lebih tinggi dan penegakannya yang lebih efektif serta pendefinisian yang jelas tentang buruh.
Pihaknya lantas mencontohkan kasus intimidasi pendirian serikat buruh, di salah satu perusahaan sepatu dan pakaian olahraga terkemuka yang ada di Jawa Barat. Setelah berbagai proses advokasi, akhirnya perusahaan tersebut mengganti direksi dan mengupayakan berdirinya kembali serikat buruh.
Dalam reformasi hukum perusahaan, ia menekankan pentingnya tanggungjawab perusahaan induk pada setiap mitra yang terlibat dalam rantai pasokan. Ia mencontohkan sebuah pabrik gula di Brazil, yang juga turut memperhatikan petani di perkebunan tebu yang menjadi pemasok bahan baku utama. [mut]

Tags: