DPRD Jatim Prihatin Kasus Kekerasan Dokter oleh Ketua AKD Sampang

Pelayanan RSUD Sampang selama ini banyak dikeluhkan warga. Namun kekerasan sebagai ungkapan kekesalan atas pelayanan dokter juga disayangkan.

DPRD Jatim, Bhirawa
Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kab  Sampang Abdullah Hidayat kepada dokter intership, dr Sulis  membuat prihatin Komisi A DPRD Jatim. Meskipun kasusnya sudah selesai, dia berharap agar kejadian tersebut jangan terulang kembali. Sebagai seorang tokoh masyarakat, dalam setiap perbuatan seharusnya lebih bijaksana dan tidak ada sikap main hakim sendiri.
Anggota Komisi A DPRD Jatim dr Benyamin Kristianto menegaskan dalam aturannya di setiap rumah sakit Faskes (Fasilitas Kesehatan) atau puskesmas semua memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur). Dan di beberapa Unit Gawat Darurat (UGD) mengunakan sistem trias. Di mana ada pembeda penanganan tergantung warna, yakni hijau, merah hingga hitam.
”Artinya jika ada pasien yang datang hanya sakit pilek saja, maka dia dimasukkan dalam standar hijau artinya penanganannya tidak terlalu emergency. Terkecuali ada pasien meski dia datang terakhir, namun kondisinya gawat, maka dia masuk status hitam dan segera mendapat pertolongan,”tegas pria yang juga politisi dari Geindra ini, Senin (6/11).
Karenanya, dalam menangani pasien, seorang dokter sudah memiliki SOP. Sebaliknya, jika ada pasien dan keluarga pasien tidak terima dalam penanganan dokter, mereka bisa melayangkan protes ke rumah sakit atau ke IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Bukan sebaliknya melakukan tindak kekerasan yang itu justru merugikan dia sendiri yang akan maju dalam Cawabup Sampang dan dokter yang menanganinya.
”Apalagi dokter itu perempuan. Hal itu memang sangat disayangkan. Di mana seorang tokoh masyarakat memberikan contoh yang lebih baik.   Ke depannya, harapan kami tidak ada lagi ada kekerasan. Sementara untuk  permintaan maaf harus dipublikasikan, hal ini sebagai antisipasi kejadian ini tidak terjadi kembali di kemudian hari,”lanjutnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim Miftahul Ulum mengatakan Indonesia sebagai negara hukum, seseorang tidak bisa main sendiri. Apalagi seorang tokoh atau ditokohkan harus bisa menjaga diri, karena dia menjadi panutan masyarakat. “Profesi dokter perlu dihormati karena punya mekanisme dan SOP sendiri-sendiri. Kalau pelayanan tidak memuaskan tidak perlu menggunakan kekerasan, dan bisa klarifikasi ke rumah sakit atau IDI Jatim,”lanjutnya.
Seperti diketahui, Abdullah Hidayat melalui Bupati Sampang Fadhilah Budiono telah melakukan mediasi dengan pihak rumah sakit dan dr Sulis dalam kasus kekerasan ini secara kekeluargaan. Fadhilah mengakui pelayanan di RSUD Sampang lemah. Dia minta kepada Kadis Kesehatan Firman Pria Abadi untuk membuatkan surat ke manajemen agar pelayanan RSUD  ditingkatkan. “Kami akui pelayanan RSUD Sampang kurang maksimal. Kejadian ini bukan yang pertama. Banyak keluhan dari masyarakat,”katanya.
Kasus kekerasan itu bermula saat dr Sulis tengah menangani seorang pasien yang masuk melalui Intalasi Gawat Darurat (IGD). Seperti biasa, sebelum memberikan tindakan medis, dr Sulis melakukan anamnesis (wawancara) terhadap pasien untuk mengetahui keluhan yang dirasakan dan rekam medis sebelum diambil tindakan medis.
Namun saat melakukan anamnesis tersebut, salah satu keluarga pasien yang bernama Abdullah Hidayat tak sabar. Dokter yang sedang memberikan pelayanan dianggap terlalu lama dan bertele-tele. Sedangkan ayahnya yang menderita batu ginjal sedang kesakitan dan sangat membutuhkan pertolongan.
Abdullah yang diketahui menjadi Kepala Desa Bringin Nonggal Kabupaten Sampang komplain kepada dr Sulis karena dianggap terlalu lama memberikan pelayanan. Dokter itu pun menjawab, jika tidak puas dengan layanan yang diberikannya, ia akan memanggilkan dokter lain. Tak lama kemudian, Abdullah langsung menjambak dokter yang diketahui saat itu sedang hamil. [cty]

Tags: