Gandeng Kejaksaan, BPPKA Sukses Tagih Piutang Pajak Miliaran Rupiah

Tim BPPKA Pemkot Mojokerto dan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerti saat sosialisasi pajak daerah, Rabu (22/1). [kariyadi/bhirawa]

Kota Mojokerto, Bhirawa
Langkah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto yang menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota untuk menangani secara khusus para Wajib Pajak bandel membuahkan hasil yang positif. Bahkan sejak BPPKA mengeluarkan surat kuasa khusus (SKK) kepada pihak Kejari selaku pengacara negara, lembaga adhiyaksa ini sukses menagih tunggakan piutang pajak hingga miliaran Rupiah.
Apresiasi positif ko nerja tim Kejaksaan ini dilontarkan Kepala BPPKA Kota Mojokerto Agung Moeljono ketika membuka kegiatan sosialisasi tentang pajak daerah yang menghadirkan narasumber daru Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto di hall Hotel Raden Wijaya, Rabu (22/11).
Agung mengatakan, kerjasama dengan kalangan Kejari Kota tersebut untuk yang pertama kalinya setelah terjalin MoU yang digelar beberapa waktu lalu.
Hasil tindak lanjut penandatangan nota kesepahaman tersebut, diwujudkan dengan kerja nyata. Yakni, penagihan terhadap kalangan WP nakal yang mempunyai tunggakan pajak dalam jumlah besar. Kerjasama itu juga untuk menangani piutang PBB Kota Mojokerto yang diwarisi KPP Pratama beberapa tahun silam. Jumlah piutang PBB tersebut juga terbilang besar.
’’Apresiasi positif kami berikan atas kinerja tim Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto. Karena, sangat efektif menjaring WP nakal agar menunaikan kewajibannya membayar pajak daerah,’’ ujar Agung Moeljono.
Pihaknya menjelaskan, hasil kerjasama Pemkot dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dalam hal penagihan pajak PBB terutama wajib pajak (WP) yang nakal selama tahun 2017. Nilai surat tagihan Rp 670.162.869 berhasil ditagih Rp 243.261.037.
Selain itu, pada saat pelimpahan PBB dari KPP Pratama Pemkot diwarisi piutang PBB sebesar Rp 6.713.138.831,00. Setelah ditangani dan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto, berhasil menagih piutang tersebut. Hasil penagihan piutang PBB sebesar Rp 1.189.358.515,00.
Agung menuturkan, efektifitas penagihan terhadap WP nakal tersebut tak lepas dari intensitas BPPKA dengan Kejari Kota Mojokerto.
’’Untuk itu, kami juga sangat mengapresiasi para wajib pajak yang akhirnya berkenan menunaikan kewajibannya,’’ tambah Agung.
Pencapaian penerimaan hasil pajak daerah tersebut diharapkan bisa meningkat setiap tahunnya. Kemudian, para wajib pajak juga bisa melakukan pembayaran pajak lebih awal.
’’Kami juga berupaya memaksimalkan pengelolaan pajak daerah,’’ tambah Agung.
Kepala Kejari Kota Mojokerto Halila Rama Purnama SH melalui Kasi Datun Ika Mauluddina SH mengatakan, aturan tentang pajak daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tidak ada toleransi bagi wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya.
’’Bagi WP yang nakal bisa dikenakan ancaman pidana,’’ ujarnya.
Ditambahkannya, selama ini Pemkot masih memberikan pembinaan bagi para WP nakal. Bagi WP yang melanggar atau ogah membayar pajaknya atau terlambat membayar dikenakan sanksi administrasi dan denda. ’’Untuk itu pihaknya menghimbau bagi wajib pajak zaman now untuk membayar pajak. Karena bayar pajak itu keren,’’ tandasnya.
Sementara itu, Kasipidum Triono SH, menambahkan bahwa ancaman pidana bagi WP nakal bisa berupa hukuman pidana hingga 2 tahun. Di samping itu, juga bisa terkena hukuman membayar 4 kali pajak yang kurang terbayar.
’’Ada ancaman sanksi pidana bagi WP nakal. Tapi hal itu upaya terakhir,’’ tandasnya dihadapan ratusan peserta sosialisasi yang sebagaian besar merupakan Wajib Pajak. [kar]

Tags: