DPRD-Pemkot Konsultasi ke LKPP Soal Rekonstruksi TPS PKL Benpas

Ketua DPRD Kota Mojokerto dan Komisi II saat melakukan konsultasi ke LKPP.

Kota Mojokerto, Bhirawa
Perhatian terhadap PKL Benteng Pancasila (Benpas) korban kebakaran dilakukan serius oleh Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto. Langkah yang dilakukan eksekutif dan legislatif itu bersinergi melakukan upaya rekonstruksi lahan relokasi dan pembangunan area di lokasi bekas kebakaran.
Kedua lembaga ini bersama-sama mengkonsultasikan pemulihan lahan penampungan sementara dengan menggunakan anggaran tak terduga ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), pekan lalu.
”Kami konsultasi soal penyerapan Dana Tak Terduga sebesar Rp500 juta, untuk rencana pembangunan tempat penampungan sementara PKL ke LKPP agar mendapat kepastian,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja, Selasa (14/11).
Politisi Gerindra ini menunjukkan dasar regulasi penyerapan dana darurat itu. ”Kondisi force major itu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 pasal 28,” tandas Edwin
Meski tanpa melalui lelang, pihak LKPP menyarankan agar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Diaperindag) tetap mengundang aparat terkait seperti Kejari dan pihak kepolisian.
”LKPP menyarakan agar lembaga pengawasan seperti Kejari dan Polri diundang terhadap penggunaan anggaran. Ini penting untuk meminimalisir dugaan kongkalikong,” imbuhnya.
Menurut Edwin, yang tak kalah penting jangan mengurangi volume proyek, pengkondisian garapan dan kecurangan lainnya. ”Dan pelaksana diperbolehkan mengambil keuntungan maksimal 15% sesuai ketentuan,” pungkasnya.
Proyek pembangunan penampungan sementara PKL Benpas Mojokerto mulai dikerjakan Minggu ini. Di lokasi, sejumlah alat berat dikerahkan untuk meratakan tanah urug dilokasi penampungan sementara.
Ruby Hartoyo, Kepala Disperindag Kota Mojokerto juga menambahkan pihaknya telah mengkonsultasikan penyerapan anggaran ini ke LKPP.
”Karena bersifat darurat, proyek pembangunan relokasi sementara PKL ini tanpa dilelang tapi penunjukan langsung, kita ke LKPP untuk mendapatkan legitimasi biar tidak ada keraguan,” terangnya.
Ruby Hartoyo menambahkan, dalam pembangunan penampungan sementara nanti ada beberapa perubahan, karena pihak PT KAI melarang pengurukan disejajarkan dengan batas tanah gundukan PT KAI, sehingga perlu dibuatkan tandon.
”Karena anggarannya terbatas dan volume pekerjaannya bertambah, otomatis nanti, tidak semua menggunakan kontruksi galvalum, tapi ada beberapa kios yang masih menggunakan tenda,” terangnya. [kar.adv]

Tags: