Tersisa Tujuh PT Milik Pemda Belum Merger

Prof Ali Maksum

Tak Miliki Kejelasan Status
Kopertis, Bhirawa
Sejumlah pemerintah daerah mulai beramai-ramai menyerahkan pengelolaan Pegeruan Tinggi (PT) miliknya kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dengan dalih Undang-Undang 23 tahun 2014. Hal ini dinilai cukup terlambat, karena sejak 2012 lalu aturan alih pembinaan PT harusnya sudah dilakukan.
Merger sejumlah PT milik pemerintah daerah itu terlihat dari penyerahan Akademi Keperawatan (Akper) Lumajang kepada Universitas Jember (Unej). Setelah itu, disusul Akper Gresik dan Akper Lamongan yang bergabung dengan Universitas Airlangga (Unair). Selain itu, masih ada tujuh PT lain milik pemerintah daerah yang tidak jelas statusnya.
Sekretaris Kopertis VII Jatim Prof Ali Maksum mengatakan, sejak 2012 sebenarnya sudah ada kesepakatan antara Menkes dan Mendikbud (Sebelum terbentuk Kemenristek-Dikti) terkait alih bina PT yang dikelola Pemda. Umumnya merupakan Akper dan Akbid yang didirikan oleh pemerintah daerah. Hal itu lantaran Kemenkes tidak memiliki tupoksi untuk mengelola perguruan tinggi.  Kewenangan ada pada Kemendikbud yang memiliki Dirjen Dikti waktu itu.
“Tapi tampaknya eksekusinya yang lambat. Sekarang dengan adanya UU 23 tahun 2014, Pemda tidak boleh mengalokasikan anggaran untuk itu,” tutur Prof Ali, Kamis (12/10).
Di Jatim, lanjut Ali, terdapat 10 PT berbentuk Akper dan Akbid yang berada di bawah pemerintah daerah. Status PT tersebut tidak bisa dipastikan. Swasta tidak, negeri juga tidak. Mengklaim negeri karena asetnya milik pemerintah daerah. “Tapi kalau dicari daftar perguruan tinggi negeri juga tidak ada. Diminta bergabung ke Kopertis tapi tidak mau,” tandasnya.
Dengan pengelolaan dibawa Pemda, Ali mempertanyakan surat kepangkatan dosen yang ada di Akper dan Akbid itu selama ini diberikan oleh siapa. Pihaknya menduga selama ini diberikan oleh BKD (BAdan Kepegawaian Daerah) di daerah. Sementara BKD pihak yang tidak memiliki kewenangan memberikan jabatan akademik dosen.
“Keluhan dia selama ini ya itu. Pernah minta pengesahan jabatan dosen ke Kopertis, tapi kami tidak mau karena bukan binaan kopertis. Kalau mau silahkan gabung ke Kopertis,” tegas Ali.
Ali mengungkapkan, pilihan untuk merger dengan PTN sesungguhnya belum menyelesaikan masalah. Sebab, dikhawatirkan nantinya akan muncul tuntutan dosen untuk diangkat PNS. Hal itu juga terjadi ketika Universitas Pembangunan Nasional (UPN) diubah statusnya menjadi negeri.
“Persoalan itu belum selesai sampai sekarang. Penegerian itu justru akan membuat beban negara menjadi berat,” terang dia. Langkah yang tepat, lanjut Ali, dicontohkannya seperti Pemkab Tulungagung. PT di bawah pengelolaannya diubah menjadi yayasan dan bergabung ke Kopertis. “Itu akan lebih sehat,” tandasnya.
Saat ini, masih tujuh perguruan tinggi milik pemerintah daerah yang belum menentukan sikap. Statusnya masih ngambang dan itu akan merugikan mahasiswa. “Jadi yang bisa membukan pendidikan tinggi itu hanya yang memiliki kedinasan, seperti STAN atau ATKP. Kalau PT itu sifatnya umum dan boleh dimasuki siapa saja mestinya tidak boleh,” pungkas Ali. [tam]

Tujuh Perguruan Tinggi Milik Pemerintah Daerah
1-  Akper Pemkab Ponorogo
2-  Akper Pemkab Trenggalek
3-  Akper Pemkab Pamekasan
4-  Akper Pemkot Pasuruan
5-  Akper Dr Soedono Madiun Prov Jatim
6-  Akbid Pemkab Bojonegoro
7-  Akademi Gizi Pemprov Jatim

Tags: