Pengesahan Ketua Dewan Kota Malang Tunggu Persetujuan Gubernur

Abd Hakim mendapat ucapan selamat dari koleganya, usai ditetapkan sebagai ketua DPRD Kota Malang, Kamis 12/10 kemarin. [m taufik/bhirawa]

Kota Malang, Bhirawa
DPRD Kota Malang, Kamis (12/10) kemarin, secara resmi telah mengesahkan Abd Hakim, sebagai Ketua DPRD Kota Malang, menggantikan posisi Arif Wicaksono, yang mundur di Bulan Agustus lalu.
Pengesahan Abd Hakim itu, dihadiri oleh 31 anggota DPRD Kota Malang, dari 45 anggota dewan yang ada. Selanjutnya kini menunggu persetujuan Gubernur Jawa Timur untuk dilakukan pelatikan.
Abd Hakim, kepada sejumlah wartawan mengutarakan, secara resmi dirinya akan segera menjabat Ketua DPRD Kota Malang, namun harus menunggu persetujuan Gubernur terlebih dahulu.
“Kami sudah diterima dan disyahkan oleh DPRD, tadi pimpinan sidang Pak. Zainudin telah mengetuk palu pengesahan, dan proses selanjutnya ada di Pak Gubernur,”ujar Abd Hakim.
Untuk itu, pihaknya meminta dukungan dari semua pihak, termasuk para wartawan agar mampu menjalankan tugas dengan baik, di sisa jabatan hingga tahun 2019 mendatang.
“Tentunya ada pekerjaan yang sudah menanti, ini menjadi tugas yang harus diselesaikan. Makanya setelah dilakukan pengesahan kami akan langsung menyelesaikan tugas-tugas itu,”ujar Abd Hakim.
Patut diketahui, penunjukan Abd Hakim,  sebagai ketua DPRD Kota Malang,  tertuang pada  Surat Keputusan DPP Nomor 3326/IN/DPP/X/2017 perihal penetapan dan pengesahan Ketua DPRD Kota Malang.
Salah satu poin, surat itu, berupa interuksi kepada mereka yang tidak mengindahkan instruksi dan melakukan aktivitas keluar dari kebijakan ini akan diberikan sanksi organisasi.
Karena itu, DPC PDI Perjuangan Kota Malang, langsung berkirim surat ke DPRD Kota Malang.    Surat tersebut ditandatangani Ketua DPC Arif Wicaksono dan Skretaris Abd Hakim.
Hakim menambahkan, Komunikasi dengan semua pihak  yang ada terutama di internal lembaga harus dia lakukan. “Kami akan koordinasi dengan ketua fraksi, komisi dan badan-badan. Senin ada rapat Banmus dan Banggar bicarakan PAK,”tukasnya.
Dia, menuturkan ada beberapa poin yang harus diseriusi, Pertama, terkait fungsinya budgeting, pembahasan APBD induk dan perubahan terganggu.
Selanjutnya, dalam fungsi legislasi, dia menilai perlu penataan kembali agar produk yang dihasilkan legislatif lebih banyak. Terakhir, fungsi pengawasan juga harus dilakukan dengan lebih teliti. [mut]
teks : Abd Hakim mendapat ucapan selamat dari koleganya, usai ditetapkan sebagai ketua DPRD Kota Malang, Kamis 12/10 kemarin.

Tags: