DPRD Gresik Sosialisasikan Perda Andal Lalin ke Masyarakat

Kegiatan sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang analisis dampak lalu lintas pada masyarakat. [rokim/bhirawa]

DPRD Gresik, Bhirawa.
Lalu lintas mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional, sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Maka Anggota DPRD Kab Gresik dalam dua bulan kedepan tengah melakukan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2017 tentang analisis dampak lalu lintas. Agar masyarakat paham ada aturan baru khususnya warga kota.
Khoirul Anam warga setempat mengatakan, dengan adanya peraturan baru ini maka pihaknya berharap pelaku usaha yang baru akan membangun bisa mematuhi aturan, dan dibutuhkan ketegasan dari pihak pemerintah. Bagi pengusaha yang sudah membangun, maka dengan adanya aturan baru bisa menyesuaikan, sehingga aturan ini ada dan diberlakukan sesuai peruntukan.
”Contohnya yang sudah terjadi bisa di lihat pada Jl Raya Manyar, tepatnya depan Pabrik Mie Sedap. Lalu lintas selalu macet, apa lagi pada saat jam berangkat kerja dan pulang kerja. Kemudian pada bimbingan belajar, deler, bank, yang notabenya parkir di pingir jalan sehingga menganggu penguna jalan, dengan adanya aturan ini minimal bisa mengurangi kemacetan,” ujarnya.
Sementara Anggota Fraksi Golkar, Markasim Halim Widianto yang menggelar sosialisasi Perda Nomor 4 tahun 2017 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin) mengatakan, untuk mencegah dampak lalu libtas yang diakibatkan oleh pembangunan maupun pelaksanaan suatu kegiatan. Yang berdampak mengganggu dampak kelancaran perlu dicegah dan ditertibkan, supaya tetap nyaman.
Dalam kegiatan sosialisasi ini diikuti sejumlah kalangan, mulai dari pemuda yang tergabung dalam Komunitas Motor Ogier, hingga sejumlah tokoh masyarakat. Pada sosialisasi ini, dijelaskan terkait proses penerapan Perda serta kewenangan yang dimiliki kabupaten dalam menertibkan arus lalu lintas.
”Adanya aturan Perda baru ini, diharapkan pada pelaku usaha baru maupun lama khusus di kota mengerti. Dan segera mengurus izinnya supaya nanti tidak terkena masalah dengan pihak terkait dari Pemkab. Dan penertipan lalu lintas ini, tidak lain untuk kenyamanan pada penguna jalan tidak merasa terganggu terutama adanya parkir liar,” ungkapnya.
Pada pemilik usaha Warung Kopi (Warkop), maupun warung kecil tidak perlu khawatir dengan adanya aturan ini. Sebab pemberlakuan pada pengusaha kelas menengah, pengusaha kecil atau UKM tidak terdampak. Sebab dewan tidak ingin membebani mereka, namun nanti juga tidak seenaknya menggunakan parkir jalan sembarangan.
Markasim Halim Widianto menambahkan, yang sekarang masih menjadi persoalan tidak semua jalan di Gresik milik kabupaten. Kalau misalnya jalan itu milik nasional maka pengajuan izinnya di Kementerian, sedangkan untuk jalan provinsi ya di provinsi. Jadi tidak semuanya menjadi wewenang kabupaten, dan terkait adanya kemacetan jalan pihaknya sudah meminta Dishub untuk melakukan penertiban. Utamanya pada mengatur posisi parkir kendaraan pelanggan Warkop, yang berada tepat di pojok perempatan minimal jaraknya 50 meter sebelum lampu merah. [kim.adv]

Tags: