587 Warga Kabupaten Sumenep Alami Gangguan Jiwa

Salah satu penderita ganguan jiwa yang mendapatkan perhatian dari Dinas Kesehatan

Sumenep, Bhirawa
Sebanyak 587 orang masyarakat Sumenep dilaporkan mengalami gangguan jiwa. Ironisnya lagi, sedikitnya 27 warga terpaksa harus dipasung karena dikhawatirkan akan membahayakan warga yang lain.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sumnenep, melalui Kepala Seksi Penyakit Tidak Menolar dan Kesehatan Jiwa (PTM dan Keswa), Bidang Pencegahan Penyakit (PP), Laos Susantina mengatakan, jumlah warga yang mengalami gangguan jiwa pada tahun 2017 ini terhitung ada penurunan dibanding tahun lalu, utamanya yang harus dipasung.
Pada tahun 2016, pasien jiwa yang dipasung sebanyak 40 orang, sedangkan tahun ini hanya 27 orang. “Hingga saat ini jumlah pasien penyakit jiwa sebanyak 587 orang, tersebar di 27 kecamatan, baik daratan maupun kepulauan,” kata Laos Susantina, Selasa (10/10).
Menurut Laos, penanganan pasien jiwa itu langsung dilakukan di setiap kecamatan oleh tenaga medis di Puskesmas. Untuk pasien yang dipasung, setiap hari tenaga medis mendatangi ke rumah masing-masing. Sedangkan pasien jiwa yang tidak dipasung, keluarga pasien membawanya ke Puskesmas. “Penanganan pasien jiwa itu langsung dilakukan oleh tenaga medis dimasing-masing Puskesmas dan ada satu dokter spesialis jiwa di RSD Moh Anwar Sumenep. Dokter spesialis jiwa itu secara periodik mendatangi Puskesmas,” tuturnya.
Hingga saat ini, lanjutnya, daerah terbanyak warga yang mengalami gangguan jiwa itu dan sampai dipasung berada di Kecamatan Batang-batang yakni 4 orang. Pada tahun-tahun sebelumbya, Kecamatan Pasongsongan juga dominan, namun tahun ini sudah sedikit, karena sebagian sudah sembuh.
“Penanganan pasien jiwa itu bukan tidak ada kendala, tapi pasti ada kendala. Salah satunya, keluarga pasien tidak mau mengambil obat ke Puskesmas dan keluarga pasien juga tidak mau memeriksakan pasien jiwa itu ke Puskesmas,” ucapnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah kometmen melakukan pendampingan secara medis terhadap warga yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Sebab, kesehatan warga merupakan tanggung jawab pemerintah. “Tapi kami juga berharap agar keluarga pasien juga lebih aktif mengantar keluarganya yang sakit jiwa ke rumah sakit dan obatnya diambil secara rutin,” tukasnya. [Sul]

Tags: