Wabup Madiun Buka Sosialisasi Delinasi Batas Wilayah Desa

Wabup Madiun, Drs, H. Iswanto, M.Si membuka Sosialisasi Delinasi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan secara Katrometrik di Gedung Eka kapti Puspem Mejayan Kab. Madiun Selasa (12/9) ditandai dengan buka peta untuk bahan sosialisasi. [sudarno/bhirawa]

Kab Madiun, Bhirawa
Wakil Bupati Madiun membuka Sosialisasi Delinasi Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan secara Katrometrik di Gedung Eka Kapti Puspem Mejayan Kab Madiun, dalam acara itu ikut hadir pula Ir Kususmo Widodo MSc Senior staf pusat pemetaan batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, Farid Yuniar ST MEng selaku Staf Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Grospasial, Asisten, Kepala SKPD Kab Madiun, Camat se Kab Madiun, Kepala Desa Se Kab Madiun, Selasa (12/9) kemarin.
Dalam acara ini  Wabup Madiun menerima secara simbolis peta NKRI yang diserahkan Staf Senior Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (Ir Kususmo Widodo MSc Senior) dan juga secara simbolis Wabup menyerahkan Peta Desa yang diwakili Kel Pandean.
Perlu diketahui dengan berlakunya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan dan tata kelola pemerintahan daerah termasuk penataan batas daerah, batas kecamatan dan batas desa/ kelurahan. Dalam pasal 2 Permendagri Nomor 76 tahun 2012 tentang penegasan batas daerah menjelaskan Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat.
Dalam sambutannya Wabup Drs H Iswanto menyampaikan, pemetaan batas desa/kelurahan diharapkan dapat membantu desa /kelurahan dalam memperoleh kepastian batas-batas wilayah yang semestinya menunjang tertib administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang bersangkutan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah.
Wabup juga menyampaikan diharapkan kegiatan ini dapat menjadi dasar dan pelaksanaan kegiatan  penertiban dalam adaministrasi kependudukan dan catatan sipil misalnya domisili untuk KTP (terkait dengan alamat konstituensi dalam Pemilu/Pilkada, alamat wajib pajak). Sebagai batas penyusunan tata ruang oleh Bapeda. Sebagai batas wilayah kerja juru Sensus dari BPS.Administrasi dalam penertipan sertifikat. Pengelolaan sumber daya alam. Politik (Dapil untuk Pemilu, Pilkada). Perizinan dan perpajakan dan sebagainya. [dar]

Tags: