Kerjasama Pengelolaan Limbah Berujung Laporan Polisi

Abdullah-menunjukkan-bukti-kerjasama-pengelolaan-limbah-dengan-PT-HAN-Kamis-[14/9]-di-Surabaya.-[Abednego/bhirawa].

Surabaya, Bhirawa
Merasa ditipu dalam kerjasama di bidang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Abdullah, warga Gempol Pasuruan melaporkan Direktur Utama PT Galuh Protank Logistic (GPL) dan PT Hijau Alam Nusantara (HAN), Agus Mulyana ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Jatim.
Berdasarkan laporan polisi bernomor TBL/1132/IX/2017/UM/JATIM, Abdullah mengatakan laporan ini berawal dari perjanjian kerjasama antara Agus Mulyana dengan pihaknya serta M Choirul Kurniawan untuk mendirikan pabrik pengumpul limbah B3 skala nasional di Manduro Ngoro Mojokerto pada 2014 lalu.
Posisi Abdullah dalam hal ini sebagai pemilik lahan. Sedangkan dua pihak yang lain bagian pendanaan, penambahan fasilitas dan perizinan. Setelah pabrik berdiri dan beroperasi, Abdullah belum juga mendapat hasil dari perjanjian itu. Malahan tanah miliknya seluas 16.750 m3 berubah status kepemilikan menjadi atas nama terlapor.
Bahkan, lanjut Abdullah, saat dirinya mempertanyakan hal itu dan pembagian hasil dari isi perjanjian, terlapor selalu menghindar. “Awalnya saya diberi jabatan komisaris, namun tiba-tiba jabatan itu dicopot dengan alasan saya ada masalah perbankan. Kemudian digantikan oleh putera saya yang bernama Sultan Abdul Rasyid. Namun hingga saat ini anak saya tidak boleh masuk ke area pabrik,” kata Abdullah, Kamis (14/9) di Surabaya.
Atas dugaan penipuan ini, Abdullah mengaku mengalami kerugian total senilai Rp 14 miliar. Dengan rincian nilai tanah dan bangunan senilai Rp 11 miliar dan mesin pembakar limbah senilai Rp 3 miliar. Pada pertengahan 2016 lalu dirinya sempat meminta direksi menutup pabrik dan menghentikan aktivitas produksi.
Atas permintaan tersebut, pada 2 Agustus 2017 Abdullah diundang oleh direksi untuk menghadiri rapat di Hotel Singgasana Surabaya. “Saya kaget, saat rapat ternyata banyak pihak-pihak yang tidak berkepentingan hadir di tempat itu. Salah satunya seorang Mayor Jenderal berinisial W,” jelasnya.
Kekhawatiran Abdullah akhirnya terbukti, ketika Darwin, yang mengaku sebagai akuntan dan legal, dalam forum itu mengatakan bahwa semua uang PT GPL dan PT HAN adalah milik si jenderal. Merasa dirugikan dan tidak ada itikad baik dari jajaran direksi, akhirnya Abdullah membawa masalahnya ini ke ranah hukum.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (PKA-PPD) Lahane Azis menambahkan pihaknya saat ini memonitor dugaan kasus ini. Bahkan, dalam waktu dekat, pihaknya akan meminta lokasi pabrik dipasang garis polisi.
“Polisi harus berani memproses hukum para pelaku sesuai laporan Abdullah. Dalam waktu dekat kita akan mengirim surat ke penyidik. Dan meminta seluruh aset-aset untuk diamankan terlebih dahulu oleh penyidik. Hal ini dilakukan guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi yang diderita pelapor,” tambahnya. [bed]

Tags: