Audit “Visi” Rumah Sakit

karikatur ilustrasi

Rumah Sakit (RS) wajib senantiasa diaudit secara fungsional, dan perlu upaya “penyehatan” rutin. Terutama pengawasan pemerintah terhadap visi pendiriannya sebagai fungsi sosial kesehatan. Walau setiap rumahsakit memiliki hak  berkembang melalui laba (keuntungan) operasional. Realitanya, tiada RS (milik pemerintah maupun swasta) yang merugi. Namun sebagai sarana publik, masih banyak RS mengedepankan asas komersial.
RS dengan tarif mahal, memiliki kecenderungan menolak pasien dari kalangan rakyat miskin. Seperti terjadi Jakarta, terhadap bayi berusia 4 bulan, seharusnya segera dilakukan tindakan di ruang PICU (pediatric intensive care unit). Namun karena belum terjadi deal pembiayaan, pasien bayi yang membutuhkan fasilitas pediatric, hanya ditempatkan pada IGD (instalasi gawat darurat). Manajemen RS hanya kukuh pada pembiayaan dengan tariff mahal.
Penolakan perawatan sesuai kebutuhan pasien, merupakan pelanggaran terhadap tiga undang-undang (UU) sekaligus. Yakni, UU Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Serta UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pemerintah seyogianya bersikap tegas untuk melindungi kepentingan masyarakat. Juga diperlukan peraturan batas atas tarif rumahsakit.
Seluruh dunia meyakini (dan meng-anggap) bahwa layanan kesehatan merupakan hak asasi manusia (HAM). Konstitusi Indonesia juga menjamin HAM terhadap kesehatan. UUD pasal 28H ayat (1), menyatakan, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”
Sektor kesehatan dipahami sebagai urusan strategis. Sehingga UUD perlu mengulang urgensi peraturan tentang kesehatan dengan pasal lebih lex-specialist. Yakni pada pasal 34 ayat (3) UUD, menyatakan, “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”
Mem-banderol tarif mahal, menjadi modus pelayanan. Mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dengan “memeras” orang sakit, sungguh praktik tidak terpuji. Itu bertentangan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pada pasal 2, dinyatakan, “…diselenggarakan berasaskan Pancasila profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.”
Terdapat frasa kata “anti diskriminasi.” Kenyataannya, banyak rumahsakit menolak pasien, terutama yang tergolong miskin (umumnya peserta BPJS). Namun pasien dengan kesertaan asuransi kesehatan non-BPJS, tetap dilayani. Perlakuan diskriminatif ini nyata-nyata melanggar hak pasien yang dilindungi UU Kesehatan. Boleh jadi, banyak manajemen rumahsakit tidak memahami UU tentang Rumah Sakit, serta UU lain yang terkait.
Tarif mahal rumahsakit, kini bagai sirkuit. Berlomba-lomba adu mahal, walau sesungguhnya tidak disertai jaminan kesembuhan penyakit. Tarif mahal RS hanya berupa fasilitas kamar setara hotel bintang 4, plus tarif dokter spesialis yang di-blow-up. Artinya, praktik dokter spesialis di RS tipe C (dan kamar non-VIP) berbeda tarifnya dengan di RS megah (dengan kamar rata-rata VIP). Perbedaan tariff, juga terjadi di RSUD.
Balapan rumahsakit dalam adu tariff mahal, telah meresahkan masyarakat. Terutama oleh RS “eksklusif,” berkaliber hotel. Sudah banyak pasien ditolak, hanya karena urusan pembayaran. Sampai terjadi “penyanderaan” bayi yang baru dilahirkan. Serta pasien miskin yang belum dapat melunasi biaya perawatan. Ironisnya, RS eksklusif sangat cepat membuka cabang (RS baru) di berbagai tempat.
RS eksklusif (yang mahal) tidak terbukti member jaminan kesembuhan penyakit. Kamar yanag nyaman, dokter spesialis dan obat yang mahal, biasa disuguhkan tanpa garansi sembuh. Bahkan meninggal dunia juga dianggap sebagai takdir, bukan kegagalan rumahsakit. Negara seyogianya harus lebih sering hadir, melindungi masyarakat dari upaya pemerasan RS mahal.

                                                                                                                ———   000   ———

Rate this article!
Tags: