Puasa Korupsi

Oleh:
Hutri Agustino
Dosen FISIP Unmuh Malang dan Pendiri Pondok Sinau Lentera Anak Nusantara

Sebagaimana pelaksanaan ibadah puasa ramadan pada tahun-tahun sebelumnya, pun begitu dengan tahun ini. Tidak ada hal mendasar yang berbeda kecuali pengungkapan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) atas dugaan suap yang dilakukan oleh pejabat BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) jelang pelaksanaan ibadah tarawih malam pertama.
Kasus yang kembali mempertaruhkan marwah BPK sebagai lembaga audit keuangan tersebut terjadi karena mengubah status WDP (Wajar Dengan Pengecualian) menjadi WTP untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa) dengan imbalan sejumlah uang. Kasus OTT terhadap pejabat BPK tersebut bukan yang pertama kali terjadi dan ini semakin menambah deret panjang aib lembaga negara produk reformasi politik di Indonesia.
Reformasi politik yang telah bergulir selama hampir dua puluh tahun lalu, nyatanya belum mampu menjadi antitesis perilaku korup elit kekuasaan. Walaupun dalam konteks historis, VOC (Vereenigde Oest-Indische Compagnie) sebagai manifestasi praktik imperialis berkedok aliansi dagang pada awal abad ke-17 juga bangkrut (collaps) akibat perilaku korup. Padahal berdasarkan beberapa literatur yang bisa kita pelajari, VOC saat itu telah memiliki 150 kapal dagang, 40 kapal perang, 50 ribu karyawan serta angkatan darat swasta sebanyak 10 ribu prajurit (baca: Amien Rais dalam Selamatkan Indonesia, 2008). Sehingga, fakta tersebut bisa menjadi eksemplar paling konkret bagi bangsa Indonesia agar terhindar dari  kebangkrutan akibat praktik korupsi elit politik yang sistemik dan semakin massif.
Reformasi tahun 1998 yang menjadi puncak gerakan politik massa  anti rezim Orde Baru (orba) dengan besaran ongkos politik, sosial dan ekonomi (economic, social and political cost) yang tidak sedikit-seharusnya mampu memberi efek destruktif  (menghancurkan) bagi perilaku korup elit politik. Karena sebagaimana bisa kita saksikan secara faktual pada beberapa negara seperti Irak, Mesir, Suriah dan banyak lagi negara di Benua Afrika, bahwa transisi politik itu bukan menjadi hal yang mudah bahkan murah. Jutaan nyawa bahkan mayoritas penduduk sipil didominasi perempuan dan anak-anak melayang sia-sia, dunia ekonomi bangkrut serta masa depan bangsa menjadi suram karena penuh dengan ketidakpastian (unpredictable).
Tetapi, bangsa Indonesia dengan segala kelemahan dan kekuatan sebagai salah satu negara berkembang (developing countries) di kawasan Asia Tenggara, telah berhasil melewati fase kritis tersebut. Tinggal bagaimana saat ini bangsa kita mampu untuk terus merawat spirit reformis dalam berbagai bidang, utamanya dalam membuat angka korupsi menjadi nihil. Ini bukan soal rasionalisasi atas ‘mitos’ bangsa Indonesia korup karena eks jajahan Belanda yang berbeda dengan eks pendudukan Inggris seperti Singapura, Malaysia dan India yang indeks persepsi korupsinya lebih sedikit, bukan pula soal perdebatan dalam perspektif teori kemiskinan kultural atau bahkan takdir Tuhan-korupsi bicara mentalitas, bicara kemauan dan keseriusan bahkan telah sampai pada fase membangun jaringan kerjasama untuk saling menguntungkan (sistemik).
Jihad Anti Korupsi
Tidak hanya kasus narkoba , kasus terorisme dan pelanggaran HAM berat-korupsi juga menjadi salah satu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) bahkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga terjadi di banyak negara. Oleh karena sifatnya yang ‘luar biasa’ itu, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanganan yang juga ‘extra’. Tetapi perlu di ingat bahwa pemberantasan kasus korupsi di Indonesia tidak akan mampu diselesaikan hanya oleh KPK, mengingat massifnya budaya korupsi sampai pada tingkat akar-rumput (grass roots). Oleh sebab itu, diperlukan sinergitas berbagai kelompok utamanya untuk mencegah agar praktik korupsi tidak kembali terulang. Dalam perspektif tersebut, maka peran masyarakat sipil (civil society) termasuk eksistensi kelompok keagamaan yang tergabung dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) menjadi signifikan.
Peran organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) sangat strategis dalam proses edukasi umat kaitannya dengan tafsir korupsi dalam perspektif Islam. Karena korupsi tidak hanya mendekonstruksi nilai dan prinsip demokrasi, membuat agenda reformasi stagnan, mendelegitimasi kekuasaan politik yang awalnya begitu sakral-tetapi juga membuat proses pembangunan umat makin terabaikan. Dalam momentum ramadan tahun ini, ulama’ diharapkan mampu menjabarkan tafsir ayat-ayat Allah SWT secara kritis dan kontekstual. Problematika umat di era global tidak hanya berkaitan dengan degradasi nilai-nilai aqidah, tetapi juga kondisi anomie akibat krisis figur di tingkat elit. Saat kekuasaan politik berbasis figur elit telah gagal dalam melakukan proses transformasi sosio-kultural, maka kaum santri harus mampu menjadi jawaban konkret yang mencerahkan umat. Agama berikut dengan seperangkat nilai, sistem serta eksemplar hidup diharapkan menjadi palang-pintu terakhir saat sistem kehidupan politik, ekonomi bahkan budaya hanya menghamba pada kekuasaan hipokrit. Energi bangsa yang terus terkuras oleh aksi pro-kontra elit kekuasaan politik harus mampu termoderasi oleh kelompok pemuka agama. Eksistensi mereka menjadi penyeimbang di tengah kehidupan berbangsa yang nyaris kehilangan haluan.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka momentum pelaksanaan ibadah puasa ramadan tahun ini diharapkan mampu menjadi momentum umat untuk berjihad melawan korupsi. Karena korupsi umat menjadi miskin, menjadi terbelakang dan tidak berdaya saing. Jihad melawan korupsi tidak harus dilakukan dengan aksi kekerasan serta tindakan anarkis yang hanya membuat situasi semakin kacau (disorder), tetapi bisa dilakukan dengan menempuh cara-cara yang edukatif penuh kesejukan. Islam adalah agama pembaharu yang cinta kedamaian. Perilaku korup kita lawan dengan gerakan puasa korupsi berbasis kekuatan umat. Melalui tausiyah, khutbah dan berbagai kegiatan keagamaan yang lain, kita tanamkan pada umat bahwa korupsi hukumnya ‘haram’. Karena telah terbukti membuat kesengsaraan menjadi sebuah keniscayaan. Puasa ramadan menjadi alat melawan nafsu korup elit kekuasaan, karena kedaulatan ada di tangan umat.

                                                                                                            ———— *** ————-

Rate this article!
Puasa Korupsi,5 / 5 ( 1votes )
Tags: