Petani Gugat Regulasi Impor Gula Mentah

Padjarakan selamatan masa giling 2017.

(APTRI Endus Permainan Mafia Gula)
Probolinggo, Bhirawa
Petani tergabung dalam Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menggugat Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian, terkait izin impor gula mentah (Rawsugar), karena disinyalir akan memunculkan permainan baru yang dilakukan mafia gula. Hal ini  diungkap Arum Sabil, Dewan Pembina APTRI, Minggu (14/5), pada acara selamatan giling Pabrik Gula (PG) Padjarakan.
Menurut Arum, Permen Perindustrian Nomor 10 Tahun 2017 itu adalah tentang fasilitas memperoleh bahan baku dalam rangka pembangunan industri gula. Diantaranya pemberian izin untuk import gula mentah sebesar 80% sebagai bahan baku PG baru dari kebutuhannya selama tujuh tahun. Sementara kekurangan 20% kebutuhan bahan baku, nantinya dapat dipenuhi dari petani.
”Kesannya bijak, tapi sebenarnya kebijakan itu membunuh petani Indonesia. Ini jadi peluang dan modus baru mafia gula karena nanti banyak PG baru memanfaatkan kesempatan,” katanya.
APTRI telah mempersiapkan materi gugatan ke Mahkamah Agung (MA), karena diduga akan ada persekongkolan yang memberikan peluang besar bagi mafia gula untuk bermain-main sehingga Permen Perindustrian ini perlu ditinjau ulang.
”Regulasi jadi kedok dan modus untuk melakukan kejahatan ekonomi dan kejahatan kemanusiaan. Ini kejahatan yang dilegalisasi. Kami berharap kepada penegak hukum baik kepolisian maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk serius memantau regulasi itu,” jelas Arum.
Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Bambang, meminta untuk menahan diri dan tidak melakukan upaya protes dengan kebijakan regulasi yang telah diterbitkan pemerintah. Petani diminta untuk terus menjaga produktifitas dan meningkatkan kualitas rendemen tebu dengan perawatan tanaman yang lebih modern.
”Jangan terkesan suka protes. Tunjukkan hasil kerja yang bagus dengan menjawab tantangan yang ada saat ini. Terutama meningkatkan produktifitas dan rendemen tebu, melalui pengelolaan lahan dengan teknologi modern,” kata Bambang.
Ketua APTRI, Abd Wahid menjelaskan, Rakernas itu sedianya digelar untuk membahas sejumlah masalah di antaranya penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) gula sebesar Rp13 ribu per kg, meningkatkan rendemen tebu dan pemenuhan bibit tebu berkwalitas. Tidak terkecuali masalah pembiayaan pengolahan lahan melalui kredit usaha rakyat (KUR) hingga terpenuhinya pupuk bagi petani tebu.
”Harapan kami revitalisasi PG juga terus dilakukan pemerintah. Selain itu dengan alat modern, tentu menaikkan rendemen tebu petani, bukan hanya 6% tapi bisa jadi 8%. Makanya P3GI perlu dilibatkan untuk pengukuran rendemen, sekaligus pemenuhan bibit tebu,’ ucap Wahid.
Syaiful Bahri selaku Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) PG Padjarakan mendampingi General Manager (GM) PG Padjarakan, Chrisna Juda Prasetya, PG Padjarakan dengan usianya yang sudah 130 tahun ini masih mampu beroperasi dengan optimal. ”Bersama 500 karyawan yang kami miliki dan kondisi mesin yang terawatt, kami yakin mampu melaksanakan penggilingan tebu tahun ini dengan target sebesar 1.600.000 kwintal selama musim giling ini. Dan perlu diketahui bahwa 80% dari bahan baku itu kami dapatkan dari Kab Lumajang,” jelasnya.
Pihaknya sangat mengharapkan realisasi program tebu rakyat bagi para petani tebu yang sedang digagas oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Drs H Hasan Aminuddin MSi dengan pemanfaatan lahan Perhutani dengan luas total 350 hektar. ”Tentu jika ini terlaksana dengan baik dan terukur maka kami yakin Kab Probolinggo akan menjadi daerah penghasil tebu,” pungkasnya.
Menjawab kekhawatiran ini, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Kab Probolinggo Anung Widiarto mengemukakan, sangat tidak etis jika Negara Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris tak mampu memenuhi kebutuhan bahan pokoknya khususnya bahan baku produksinya.
”Merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk membantu pemecahan masalah keterbatasan bahan baku tebu pada Pabrik Gula di Kab Probolinggo, khususnya PG Padjarakan. Kami akan segera berembug bersama dinas-dinas terkait agar segera menemukan solusi yang tepat atas permasalahan ini, baik itu tata tanam maupun tata lahan yang diperlukan ke depan,” tambahnya. [wap]

Tags: