Pemkab Sidoarjo Tambah Tiga UPT di Tahun 2017

Ahadi Yusuf. [alikus/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Sebanyak tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) tahun 2017 ini telah dibentuk Pemkab Sidoarjo. Diantaranya, UPT Korpri yang ditangani Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sidoarjo, UPT pemakaman yang ditangani Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan 1 UPT Pengairan lagi pada Dinas PU dan Tata Ruang.
Adanya tiga UPT itu termasuk penambahan dari UPT sebelumnya yang sudah ada di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Misalnya di Dindik ada 19, Dinkes ada 27, Dinas PU dan Tata Ruang ada empat, Dinas Perumahan Permukiman ada dua, Dinsos ada satu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat ada satu, Dinas Pertanian ada dua, DLK ada 2, Dishub ada tiga, Dinas Pariwisata ada satu, Dinas Kelautan ada satu, Disperindag ada lima dan Badan Pengelolah Keuangan dan Aset ada empat.
Disampaikan Kepala Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, Drs Ahadi Yusuf Msi, dibentuknya lembaga UPT itu bukan untuk mencarikan tempat bagi pejabat. Tapi didasari karena kebutuhan untuk bisa maksimal dalam memberikan pelayanan pada publik.
”Selain itu juga ada dasar hukumnya yaitu Permendagri Nomor 12 tahun 2017,” jelas Ahadi Yusuf, akhir pekan kemarin.
Dengan adanya Permendagri itu, lanjut Yusuf, keberadaan UPT yang sudah ada itu, juga harus dilakukan kajian akademis. Keberadaannya layak atau tidak layak dalam pelayanan publik.
Kalau hasil kajiannya layak maka keberadaan UPT tetap akan dipertahankan. Namun kalau tidak layak, maka dimungkinkan keberadaan UPT itu akan bisa dihapus. ”Hasil kajian akademis yang kita lakukan, mengacu pada Permendagri, nanti hasilnya akan dievaluasi oleh Gubernur,” ujar Yusuf.
Disampaikannya, kalau kajian akademis itu sudah berjalan, tapi belum selesai kajiannya pada semua OPD yang terkait. Dengan adanya Permendagri Nomor 12 tahun 2017, menurut yusuf, memang keberadaan UPT di suatu daerah bisa tambah dan bisa berkurang.
Di Kab Sidoarjo ada sejumlah OPD yang mengusulkan terbentuknya lembaga UPT ditempatnya. Seperti Disperindag yang mengusulkan adanya UPT Metrologi Legal, dinas Kominfo yang mengusulkan adanya UPT pusat pelayanan pengaduan masyarakat (P3M) dan dari BKD Sidoarjo yang mengusulkan UPT accesment centre atau pusat penilaian kompetensi SDM bagi ASN Pemkab Sidoarjo. [kus]

Tags: