Kades Sentong Probolinggo Pimpin DPD Apdesi Jawa Timur

Kades Sentong, Krejengan, Probolinggo Rekso Ijoyo pimpin DPD Apdesi Jawa Timur.

(Usulkan Lembaga Advokasi untuk para Kades)
Probolinggo, Bhirawa.
Kepala Desa Sentong Kecamatan Krejengan Rekso Ijoyo dipercaya untuk memimpin Dewan Perwakilan daerah (DPD) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Jawa Timur. Pelantikan ini disaksikan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo dan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Apdesi Provinsi Jawa Timur yang juga anggota Komisi VIII DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si.
Dengan dilantiknya pengurus DPD Apdesi Jawa Timur yang baru ini mampu memberikan bantuan hukum serta informasi terkait bagaimana menjalankan sistem pemerintahan desa yang sesuai aturan. “Agar tidak ada lagi kades yang terjerat masalah hukum seperti yang dialami oleh sejumlah kades karena masalah prona beberapa waktu lalu,” katanya.
Sementara Rekso Ijoyo, Senin (22/5) mengatakan, bahwa untuk menjalankan seluruh tugas dan visi misi yang nanti diembannya, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan road show atau pun mengunjungi seluruh desa yang yang membutuhkan pendampingan dari Apdesi.
“Kita siap memberikan pendampingan kepada setiap desa di seluruh Jawa Timur, karena salah satu fungsi Apdesi adalah untuk pendampingan agar kesulitan yang dihadapi desa bisa dicarikan jalan keluarnya. Seperti dengan dibentuknya lembaga advokasi Apdesi,” ungkapnya.
Ketua Badan Pertimbangan Organisasi (BPO) Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Jawa Timur Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si akan mengusulkan  pembentukan lembaga advokasi untuk perlindungan  Kepala Desa (Kades).
Kepala Desa (Kades) ini merupakan ujung tombak dan ujung tomboknya NKRI. Sejahteranya masyarakat di republik ini tergantung dari para kades ini. “Hanya saja, selama ini kepala desa sering mendapatkan perlakuan yang kurang pas. Makanya saya ingin ada lembaga advokasi yang melindungi para kades-kades di Jawa Timur,” katanya.
Menurut Hasan, lembaga advokasi bagi para Kades ini penting karena kades adalah pelaku kebijakan yang butuh ketenangan lahir dan batin dalam melaksanakan tugas ini. Namun, fakta yang berkembang adalah kades itu sosok orang yang bekerja tapi tidak tidak merasa nyaman. Mereka melaksanakan amanahnya tidak tenang karena terbayang-bayang jerat hukum dan sebagainya.
“Nanti saya akan usulkan, dalam waktu dekat kami akan mengadakan pertemuan dengan Pemprov Jatim, Apdesi, Kejaksaan dan Kepolisian. Inti dari pertemuan itu akan membahas tentang lembaga advokasi kades,” jelasnya.
Sejatinya usulan ini sudah disuarakan, bahkan usulan ini sudah disampaikan ke Komisi A DPRD Jawa Timur. Hasan meminta Komisi A membantu menganggarkan APBD untuk advokasi para kades ini. “Sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan, nanti usulan ini bisa diterima. Kalau bisa nanti di PAK, sudah ada rincian anggaran untuk advokasi para kades di Jawa Timur. Ini kami lakukan agar kades ini merasa terlindungi. Belakangan ini banyak kades yang dibui karena salah administrasi atau bahkan niatnya benar tapi salah di mata hukum,” tambahnya. [wap]

Tags: