Jurnalis Kota Malang Ajak Warga Perangi Hoax

Kota Malang, Bhirawa
Maraknya berita hoax, yang kerap beredar di masyarakat, sangat meresahkan. Karena itu momentum  Hari Kebebasan Pers (World Press Freedom Day/WPFD), tanggal 3 Mei, dijadikan sarana  untuk memerangi berita hoax.
Aliansi Jurnalis Malang Raya yang terdiri dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis TV Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI),  dan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indoneska (PPMI), mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melawan berita hoax.
“Berita-berita hoax, yang kerap beredar dimasyarakat, sangat menyesatkan, karena itu para jurnalis di Malang mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk memerangi berita hoax,”ujar Eko Nur Cahyo, wartawan senior saat menyampaikan orasinya. Selain itu, Eko,  juga menyampaikan, Jurnalis Malang Raya, menuntut aparat penegak hukum serius menangani kasus kekerasan terhadap jurnalis. Dan meminta  badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya sesuai UU Keterbukaan Indormasi Publik.
“Kami meminta setiap pihak yang dirugikan dengan pemberitaan untuk menggunakan mekanisme yang diatur dalam UU pers. Dan mengajak semua pihak untuk meneneliti, dan menyaring berita sebelum dibagi ke media social untuk menangkal berita hoax,” tuturnya.
Tidak hanya itu, jurnalis juga menuntut birokrat kampus memberikan keleluasaan
Lembaga Pers Kampus melakukan kerja jurnalistik. Yang tidak kalah pentingnya dia juga minta semua media massa untuk menjaga independensi dan menolak intervensi ruang redaksi dari pengaruh siapapun.
“Mari semua jurnalis berpedoman UU Pers, Kode Etik, Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dalam melaksanakan kerja jurnalistik,”imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji saat menerima para jurnalis, mengutarakan,    jangan sampai ada kekerasan terhadap jurnalis. Kaena  ada peraturan dan undang-undang yang sangat menjaga kebebasan publik, itu harus ditegakan.
“Kalau ada tekanan, itu merupakan kesalahan mutlak, makanya jangan sampai terjadi. Karena media adalah patner  dari Pemerintah dan masyarakat, ketika media mengkritisi Pemerintah, sebenarnya adalah untuk mengingatkan. Sehingga apabila ada kekerasan secara fisik ataupun non fisik, maka akan ditolak. Karena media menjadi salah satu pilar dari demokrasi. Media harus bersuara kepada rakyat terkait apa yang terjadi sebenarnya,”urai Sutiaji.
Pihaknya juga mengingatkan, independensi jurnalis, jangan sampai diciderai oleh oknum wartawan yang berprilaku diluar kewajaran, dengan menekan pihak tertentu. Ini sangat memprihatikan dan  membuat media terpuruk.
Sutiaji juga ikut memberikan dukungan, kepada para jurnalis, dengan membubuhkan tanda tangan, di kain putih yang disediakan oleh panita. Peria yang juga seorang ustadz ini, mengaku sangat dekat dengan para jurnalis.
“Saya selalu terbuka untuk teman-teman jurnalis. Karena saya tahu persis bagaimana perjuangan teman-teman untuk mendapatkan berita yang akurat, dalam suasana apapun,”imbuhnya.
Berdasarkan cacatan media ini, setiap kali ada aksi pada Hari Kebebasan Pers, hanya Wakil Wali Kota Malang Sutiaji, yang secara langsung bersedia menerima dan menemui para jurnalis. Sejauh ini belum ada pejabat lain yang bersedia menemui aksi para jurnalis. [mut]

Tags: