Humas Pemerintah Punya Peran Tangkal Hoax

Sekdaprov Jatim Dr H Akhmad Sukardi MM

Pemprov Jatim, Bhirawa
Berkembangnya media sosial belakangan ini membuat setiap orang bisa menjadi produsen berita dan menyebarluaskannya ke pihak lain. Seringkali informasi tersebut belum terverifikasi kebenarannya atau cenderung palsu/hoax.
“Untuk itu, humas pemerintah punya peran penting untuk meluruskan berita-berita hoax tersebut dengan memaksimalkan media sosial,” kata Sekdaprov Jatim, Dr H Akhmad Sukardi MM saat membuka Rakor Kehumasan Provinsi Jatim di Hotel Royal Tretes View, Kabupaten Pasuruan, Kamis (4/5).
Menurut Sukardi, berita hoax ini bila dibiarkan terus menerus di tengah masyarakat, dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, saling curiga, dan menjelekkan satu sama lain. Hal tersebut berpotensi memecah-belah masyarakat, bahkan mengancam persatuan bangsa. “Disinilah humas pemerintah berperan besar untuk memberikan informasi yang benar dan meluruskan berita hoax kepada masyarakat,” ungkapnya.
Pemprov Jatim, lanjut Sukardi, telah menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur tentang media sosial. Yakni Pergub Nomor 18 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Pemprov Jatim. Dengan adanya pergub tersebut, seluruh instansi di lingkungan Pemprov Jatim wajib merespon pengaduan masyarakat melaui media sosial dalam waktu 1 x 24 jam.
“Bila kita memaksimalkan media sosial dengan baik, masyarakat akan cepat memperoleh informasi yang benar dari pemerintah. Sehingga mereka tidak mudah terpancing dan percaya pada isu-isu yang belum tentu benar itu,” katanya.
Fenomena berita hoax ini memang tak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga secara global. Namun, hal ini harus segera diantisipasi agar tidak berakibat lebih buruk, yakni memecah belah bangsa. “Proses ini mendewasakan kita, membuat kita tahan uji, disitulah tugas humas pemerintah diuji,” ujar Sukardi.
Ditambahkannya, humas pemerintah punya peran penting dalam menyampaikan informasi atau sering disebut juru bicara. Sebagai ”corong” pemerintah, maka  humas harus bisa mengarahkan sekaligus menyiapkan materi berita yang layak untuk konsumsi publik. Sebab, tidak semua agenda kegiatan dan program pemerintah memiliki nilai jual bagi media.
Lebih lanjut menurutnya, humas juga harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan media. Untuk itu, Pemprov Jatim terus mengembangkan hubungan yang sehat dengan media atau pers, dan membuka ruang dialog yang penuh kesetaraan dan keterbukaan.
Hal ini penting karena situasi kondusif yang terus terjaga akan mampu menarik masuknya investasi sehingga ekonomi akan terus tumbuh. “Ekonomi adalah soal persepsi, dan pers pada prinsipnya punya peran dalam membangun persepsi, baik kepada masyarakat Jatim sendiri maupun pihak luar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Biro Humas dan Protokol Setdaprov Jatim, Benny Sampirwanto mengatakan, rakor kehumasan ini diikuti oleh 38 kab/kota se-Jatim. Pada rakor kali ini, ada tiga materi yang akan dibahas oleh narasumber dan pakar di bidangnya. Diantaranya, pertama, koordinasi pelaksanaan kegiatan kehumasan Pemprov Jatim dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jatim.
“Saya berharap dengan adanya rakor ini, koordinasi antara humas provinsi dan kab/kota semakin kuat dan solid sehingga masyarakat mengetahui kemajuan dan keberhasilan program-program yang dijalankan pemerintah,” tandansya.  [iib]

Tags: