DPRD Tulungagung Rekomendasi LKPj Bupati Tahun 2016

Supriyono menyerahkan rekomendasi DPRD Tulungagung terhadap LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2016 pada Bupati Syahri Mulyo di rapat paripurna DPRD Tulungagung, Jumat (28/4).

Kab.Tulungagung, Bhirawa
DPRD Tulungagung merekomendasikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2016. Rekomendasi ini disampaikan delapan fraksi dalam pandangan akhirnya di rapat paripurna DPRD Tulungagung dalam rangka penyampaian rekomendasi DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap LKPj Bupati Tulungagung akhir tahun anggaran 2016, Jumat (28/4) siang.
Kedelapan fraksi itu masing-masing adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi Hanura, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Demokrat dan Fraksi Semangat Baru.
Ketua DPRD Tulungagung, Supriyono SE MSi, yang memimpin rapat paripurna saat menyampaikan kesimpulan rapat paripurna menyatakan, kendati semua fraksi di DPRD Tulungagung bisa memahami dan merekomendasikan LKPj Bupati, namun mereka juga memberikan koreksi. “Masih ada harapan dan himbauan pada eksekutif,” ujarnya.
Semua fraksi di rapat paripurna yang berlangsung sampai sore hari itu memang memberi catatan pada bupati. Seperti di antaranya, Fraksi Demokrat yang mengkritisi masalah kekurangan guru SD. Utamanya, guru agama dan guru olahraga.
“Dari 622 lembaga SDN di Tulungagung, guru agama yang tersedia baru 60 persen. Begitupun dengan guru olahraga baru tersedia 40 persen. Ini artinya selama ini kekurangan guru diisi oleh tenaga guru tidak tetap,” ujar juru bicara Fraksi Demokrat, H Nurhamim SAg.
Oleh sebab itu, lanjut Nurhamim, Fraksi Demokrat berharap ada uang transportasi bagi para guru tidak tetap tersebut dari Pemkab Tulungagung. Pemberian ini sebagai imbalan karena selama ini guru tidak tetap sudah membantu proses belajar mengajar di sekolah.
Sedang Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Asrori, meminta bupati untuk lebih memperhatikan nasib petani tembakau yang saat ini merugi karena gagal panen akibat musim penghujan yang berkepanjangan. Selain meminta pelayanan pengobatan gratis bagi warga miskin yang tidak tercover BPJS Kesehatan. “Anggaran bagi warga miskin itu dapat diambil dari anggaran fungsional RSUD dr Iskak,” tuturnya.
Sementara itu, menanggapi rekomendasi DPRD Tulungagung, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo SE MSi, seusai rapat paripurna menyatakan menghargai putusan semua fraksi yang menyetujui pertanggungjawabannya meski dibarengi catatan-catatan. “Catatan itu karena memang eksekutif belum bisa melaksanakan. Seperti, tempat pariwisata baru yang harus diselesaikan dengan pihak ketiga, yakni Perhutani,” katanya.
Terkait guru tidak tetap, Bupati Syahri Mulyo menyatakan saat ini Pemkab Tulungagung sedang mengkaji pemberian uang transport bagi mereka. “Kalau masalah uangnya relatif. Besaran Rp 300 ribu atau Rp 500 ribu kalau dipaksakan kami bisa (berikan). Tetapi kalau niat baik kemudian dinilai aturannya salah, maka niat baik itu bisa berhadapan dengan KPK. Jadi harus sesuai aturan yang berlaku,” paparnya. [wed,adv]

Tags: