DPRD Perjuangkan Bantuan DAK untuk Jalinbar Rp 180 M

Edwin Endra Praja

Kota Mojokerto, Bhirawa
Kalangan DPRD kota Mojokerto all out mendukung kebijakan Pemkot Mojokerto untuk membangun kawasan barat wilayahnya. Selain mengalokasikan anggaran pembebasan lahan hingga Rp3 miliar untuk tahap pertama, dukungan legislatif dilakukan dengan melobi pihak Kementrian Keuangan RI agar mendukung penggarapan infrastruktur Jalan Lingkar Barat (Jalinbar) yang dimulai tahun 2018 mendatang.
Hasilnya dari pengajuan pendanaan yang disorong bersama Badan Anggaran DPR RI, pemerintah pusat bersedia mengucurkan lewat Dana Alokasi Keuangan (DAK) sebesar Rp180 miliar.
”Kami mengajukan pendanaan Jalinbar ke Kemenkeu. Dan disetujui pengucuran bantuan Rp180 miliar melalui program DAK tahun depan,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Edwin Endra Praja.
Komisi II optimis permohonan itu terealisasi sesuai target. ”Kita tidak hanya mengajukan permohonan, namun mengawal agar usulan dana terealisasi sepenuhnya,” imbuh politikus Partai Gerindra ini.
Menurut Edwin, kebutuhan proyek infrastruktur Jalinbar sangat besar. Karena kawasan itu merupakan obyek vital yang membutuhkan anggaran sangat besar. Sementara keberadaan jalan itu juga penting untuk pemerataan ekonomi yang selama ini terkonsentrasi di kawasan timur,
”Supaya terjadi pemerataan, tak ada kesenjangan antara wilayah timur dan barat di Kota Mojokerto,” tandas Edwin.
Ketua Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Aries Satriyo Budi, mengaku optimis  terhadap realisasi bantuan dari pemerintah pusat itu. ”Kami optimis karena pengajuan langsung masuk e-planning Kemenkeu sehingga besar harapan akan terealisasi dalam DAK mendatang,” timpal politikus PAN ini.
Pada tahun ini, Pemkot Mojokerto mulai mengawali mega proyek pembangunan Jalinbar Surodinawan-Pulorejo sepanjang 5 km. Tahun ini, pemkot setempat mengalokasikan Rp3 miliar untuk pembebasan lahan yang diproyeksikan tuntas empat hingga lima tahun mendatang.
Bahkan langkah Pemkot sudah diawali dengan membebaskan lahan dari tahap pertama yang sarat pemukiman yakni di Perumahan Surodinawan hingga tahapan berikutnya yang lebih enteng berupa areal persawahan.
Pembebasan lahan itu ditargetkan selesai pada tahun 2018 mendatang. Jika proses pembebasan lahan ini selesai tepat waktu, maka dijadwalkan tahun 2019 mulai dilakukan pembangunani nfrastruktur. [kar.Adv]

Tags: