Dana Cukai Bermanfaat Bagi Industri Kecil Menengah

Peserta mengikuti kegiatan Diseminasi Penguatan Kelembagaan IKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

Kota Blitar, Bhirawa.
Manfaat demi manfaat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terus dirasakan masyarakat Kota Blitar. Kali ini giliran Pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang merasakan manfaat melalui transfer ilmu dan praktek Diseminasi Penguatan Kelembagaan IKM di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Kegiatan telah berlangsung mulai Senin (8/5) sampai dengan  Rabu (24/5).
Tercatat, sudah 14 kelurahan dengan masing – masing 25 pelaku IKM yang mendapatkan pencerahan dari narasumber konsultan IKM, Riyanto dan Mashudi yang telah berpengalaman sukses mengelola IKM.
Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Agus Sulistyorini, menjelaskan diseminasi ini memiliki peran strategis dalam rangka menumbuhkan dan memperkuat sentra – sentra IKM yang ada di Kota Blitar. Termasuk mengurangi persaingan harga yang tidak sehat di antara sesama pelaku IKM di Kota Blitar. Di Kota Blitar, jelas Rini, ada beberapa sentra IKM. Dicontohkan dia, sentra tempe tahu ada di Kelurahan Pakunden, sentra bubut kayu di Kelurahan Tanggung, sentra makanan ringan di Kelurahan Plosokerep.
” Kelurahan yang sudah memiliki sentra IKM kita dorong meningkatkan kualitasnya, sementara kelurahan – kelurahan yang belum memiliki sentra didorong untuk membentuk kelembagaan sentra IKM baru. Karena bisa jadi walaupun belum terbentuk sentra IKM secara riil ada komunitas IKM dalam bidang tertentu,” jelasnya.
Rini menjelaskan, materi penting dalam diseminasi kali ini salah satunya adalah menentukan Harga Pokok Produksi (HPP) sehingga ke depan IKM mampu menentukan HPP dengan tepat.
Para peserta dijelaskan Rini sangat apresiatif terhadap kegiatan ini karena menjadi bisa menghitung HPP dengan tepat. Dijelaskan selama ini ada komponen dalam penentuan HPP yang belum dihitung sehingga pasca pelatihan ini pelaku IKM menjadi paham dan terampil dalam menentukan HPP yang benar.  Rini, berharap pasca pelatihan ada kompetisi yang sehat dan produktif di antara para pelaku IKM. “Kita harapkan IKM bisa saling mendukung. Ketika IKM batik misalnya mendapatkan pesanan dalam jumlah besar maka bisa saling sharing dengan IKM yang lain. Kita harapkan ada kerjasama dan kolaborasi yang baik di antara para pelaku IKM,” jelas perempuan yang sudah berpengalaman ini membina IKM ini.
Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat Jilid Dua.
Selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.
Semua ini dilakukan dalam kerangka aturan hukum yang berlaku khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan sanksi atas penyalahgunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau.
Pada kesempatan sebelumnya, Wakil Wali Kota Blitar Blitar, Santoso, mengharapkan masyarakat untuk tidak menjual, mengedarkan, dan mengkonsumsi rokok ilegal. “Rokok ilegal jelas merugikan. Bahkan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai ada ancaman hukum pidana dan denda kepada mereka yang melanggar,” kata Santoso.
Rokok ilegal ada beberapa macam bentuknya. Di antaranya modusnya  adalah tidak memasang cukai yang biasa dikenal dengan rokok polos atau rokok bodong, menggunakan cukai palsu, dan memasang cukai yang bukan peruntukannya.
Sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kota Blitar mengelola DBHCHT di antaranya untuk peningkatan pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai. Seluruh program/kegiatan yang dibiayai dari DBHCHT ini juga terus berusaha disinergikan untuk mendukung visi APBD Pro Rakyat Jilid Dua.
Selama ini pemerintah Kota Blitar telah berupaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan dari DBHCHT diantaranya memperbaiki layanan kesehatan, melakukan berbagai pelatihan bagi UMKM, membantu permodalan, memperluas akses terhadap lapangan pekerjaan, dan melakukan sosialisasi bahaya rokok ilegal.
Santoso menambahkan Pemerintah Kota Blitar telah berkoordinasi dengan Kantor Bea dan Cukai Blitar. Hasilnya, masyarakat yang memproduksi rokok yang akan dijual diharapkan mengurus ijin dan memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). “Silahkan urus ijinnya. Mengurus NPPBKC di Kantor Bea Cukai Blitar mudah dan gratis,” pungkasnya. [htn.adv]

Tags: