Bupati Tuban Geram 58 Perusahaan Absen Lapor CSR

Blusukan_Bupati-Tuban-menyambangi-warganya-hingga-ke-pelosok-Desa. [khiorul huda/bhirawa]

(Kuartal II 2017)
Tuban, Bhirawa.
Bupati Tuban, H Fathul Huda sangat mensayangkan pelaporan realisasi program Corporate Social Responsibilty (CSR) 2017 dari semua perusahan yang mengali sumber daya alam (SDA) di Bumi Wali.
Dengan minimnya respon dan pelapran serta kepedulain perusahan ini menyulitkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dalam monitoring program yang semestinya berkelanjutan (Sustainable).
“Sampai bulan Mei ini catatan yang saya pegang baru delapan perusahaan yang melaporkan CSR-nya,” kata Bupati H Fathul Huda(7/5).
Mantan pengusaha batu bara ini juga mengungkapkan, tidak tertibnya adminitrasi puluhan perusahaan tersebut, diakuinya menambah beban Pemkab. Seharusnya kalau data CSR jelas, tentu mudah mensinergikan dengan program Pemkab dalam pengentasan kemiskinan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, kemiskinan Tuban naik menjadi 17 persen. Padahal tahun sebelumnya hanya 16 persen. Kenaikan satu persen ini yang menjadi tanda tanya besar Bupati.
“Apa ada yang salah dengan program CSR, karena temuan di lapangan kantong kemiskinan masih banyak di sekitar perusahaan,” jelasnya.
Menyikapi kenaikan angka kemiskinan, Bupati tidak main-main. Secara langsung meminta seluruh awak media juga dimitai tolong untuk melaporkan apabila diketahui ada warga miskin di Bumi Wali Tuban.
“Laporkan saja dan akan saya datangi langsung,” janji Bupati Huda.
Minimnya partisipasi perusahaan dalam pelaporan CSR ini juga diakui oleh Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuban, Agung Tri Wibowo. Pria berkacamata ini menunjukan data rekapitulasi CSR Kabupaten Tuban selama empat tahun terakhir.
“Sejak tahun 2014 dari 66 perusahan yang terdaftar belum separuhnya aktif laporan,” kata Agung Tri Wibowo pada Bhirawa.
Catatannya, pada tahun 2014, hanya 13 perusahaan yang melaporkan nominal CSR-nya total Rp 27.358.846.931. Dana ini berasal dari PT Semen Indonesia, PT Holcim Indonesia, PLTU Tanjung Awar-awar, Bank BPD Jatim, Perhutani KPH Parengan, Bank BNI 46, Perhutani KPH Kebonharjo, Bank Syariah Mandiri, PT Pentawira Agrahasakti, Perhutani KPH Jatirogo, PT Jara Silica, Bank Mega, dan Hotel Purnama.
Untuk tahun 2015, partisipasi pelaporan CSR meningkat menjadi 20 perusahaan total nominalnya Rp 38.286.953.757. Tambahan perusahaan yang baru laporan yakni PT Telkom, Perhutani KPH Tuban, PT Gasuma Federal Indonesia, PT Industri Kemasan Semen Gresik, PT United Tractor Semen Gresik, PT Warahma Biki Makmur/Sampoerna, Bank BRI, Hotel Mustika, PT Purbaya Bagelan Mandiri, Hotel Tuban Resort, dan Hotel Purnama.
“Untuk Bank Mega dan PLTU Tanjung Awar-awar tidak melaporkan CSR-nya tahun 2015,” terang Agung.
Sedangkan dalam rekapitulasi tahun 2016, juga ada 20 perusahan yang melaporkan CSR-nya dengan total nominal Rp 35.542.587.284. Perusahaan yang baru laporan yakni Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB P-PEJ), PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI), Bank Syariah Mandiri, dan PT Timbul Persada.
Perusahaan yang melaporkan CSR tahun 2015 dan absen di tahun 2016 meliputi, PT Gasuma Federal Indonesia, PT United Tractor Semen Gresik, Hotel Mustika, Hotel Tuban Resort dan Hotel Purnama.
Delapan perusahaan yang baru melaporkan CSR tahun ini (2017) meliputi, PT Semen Indonesia, PT Holcim Indonesia, PT Pentawira Agrahasakti, PT Purbaya Bagelen Mandiri, PT Industri Kemasan Semen Gresik, PT KIT, PT Jara Silica, dan Hotel Tuban Resort. Untuk nominal CSR-nya mencapai Rp 1.023.178.200.
Absennya puluhan perusahaan ini dalam pelaporan CSR membuat geram Wakil Bupati, Noor Nahar Hussein. Dia menganggap perusahaan belum memahami substansi CSR itu sendiri. Banyak yang mengklaim pembangunan infratruktur merupakan realisasi CSR, padahal salah besar.
“CSR merupakan program berkelanjutan (sustainable),” Kata Wabub. (Hud)
Caption foto : Bupati H. Fathul Huda Dan Wakil Bupati Ir. H. Noor Nahar Hussain, M.Si dalam sebuah kegiatan.

Tags: