Wiranto Minta Pemda Fokus pada Kesejahteraan Keluarga Miskin

Menko Polhukam Wiranto didampingi Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan penghargaan sebagai daerah dengan kinerja pemerintahan daerah tertinggi kepada Bupati Lamongan Fadeli dalam puncak peringatan Hari Otoda XXI di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Selasa (25/4). [suprayitno]

10 Kabupaten Dapat Penghargaan atas Kinerja Tertinggi dalam Peringatan Hari Otoda
Sidoarjo, Bhirawa
Kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota diminta fokus pada peningkatan kesejahteraan, khususnya keluarga miskin (gakin).
Hal itu disampaikan Menko Polhukam Wiranto saat memberikan sambutan dalam acara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah XXI di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo, Selasa (25/4).
“Peran strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan harus difokuskan, paling tidak pada dua pola kebijakan pembangunan daerah,” ujar Wiranto.
Pertama, kebijakan pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang difokuskan pada upaya pengembangan di sektor ekonomi strategis. “Kedua, ditujukan untuk pemerataan pembangunan difokuskan upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin,” tuturnya.
Mantan Panglima ABRI ini menambahkan kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, selain menggunakan investasi pemerintah dan dana APBD, harus melibatkan investasi dari pihak swasta.
“Untuk meningkatkan investasi swasta, pemerintah daerah harus mengefektifkan pelayanan perizinan. Melalui pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengembangan infrastruktur ekonomi, serta peningkatan stabilitas politik dan keamanan di daerah,” ucapnya.
Menteri yang juga politisi Partai Hanura ini mengingatkan pemerintah daerah bahwa khusus kebijakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin, ada dua hal yang perlu ditekankan melalui pendekatan-pendekatan.
“Pertama, peningkatan pendapatan keluarga miskin melalui ekonomi produktif, dengan penyediaan modal bantuan usaha, bantuan sarana prasarana produksi, dan pengembangan pasar tradisional,” katanya.
Kedua, pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin melalui penyediaan bantuan dan subsidi, sehingga bantuan subsidi tersebut dapat meringankan di sektor pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin.
“Dalam kedudukan para gubernur sebagai kepala daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat di daerah, maka pemerintah daerah provinsi memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan seluruh proses pengelolaan pembangunan di daerah,” tuturnya.
Wiranto pun menyampaikan pesan Presiden Jokowi untuk para kepala daerah, dari gubernur, bupati, hingga wali kota. “Saya meneruskan pesan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, para gubernur diminta melakukan koordinasi yang efektif di daerah yang melibatkan bupati dan wali kota agar terwujud sinergi agar terwujud pengelolaan pembangunan di daerah,” ucapnya.
Sementara itu acara puncak peringatan Hari Otonomi Daerah XXI di Alun-alun Kabupaten Sidoarjo ini juga dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. Juga hadir perwakilan dari DPD, DPR, DPRD Provinsi Jawa Timur dan DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Tags: