Ratusan Guru Honorer Kota Blitar Unjuk Rasa

Ratusan Guru Honorer Kota Blitar saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Blitar. [Hartono/Bhirawa]

(Tak Diterima Gaji Empat Bulan)
Kota Blitar, Bhirawa
Akibat selama empat bulan tidak terima gaji, sebanyak 371 guru dan Pegawai Honorer di Kota Blitar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkot Blitar, Kamis (27/4) kemarin. Dalam aksi damai kemarin dipicu keresahan para guru dan pegawai honorer tingkat SD dan SMP ini lantaran tidak menerima insentif selama empat bulan terakhir, terhitung sejak bulan Januari hingga April 2017.
Koordinator aksi, Arif Bahana, mengatakan selama empat bulan ini guru dan pegawai honorer harus memutar otak untuk biaya kehidupan sehari-hari karena belum mendapatkan honor sama sekali. “Di sekolah guru honorer selama ini adalah ujung tombak namun honor sama sekali belum kami terima selama 4 bulan, jadi sudah seharusnya kami juga diperhatikan,” kata Arif Bahana.
Lanjut Arif, keterlambatan pemberian gaji guru honorer karena adanya Permendikbud No. 8 tahun 2017, dimana pada halaman 52 huruf A  disebutkan guru honorer wajib mendapatkan surat penugasan dari Pemda setempat dan disetujui Kemendikbud berdasarkan surat usulan dari Dinas Pendidikan Propinsi, sehingga membuat pihak sekolah takut membayar insentif para guru honorer tersebut. “Karena itu akhirnya pihak sekolah takut memberikan insentif kepada kami karena status kami yang belum ada payung hukumnya,” ujarnya.
Sehingga pihaknya bersama ratusan guru honorer se-Kota Blitar berani menggelar aksi dengan meminta Wali Kota Blitar untuk memperhatikan dan memberikan hak guru honorer yang belum diberikan secepatnya. “Kami minta kepada Bapak Wali Kota Blitar juga bertanggung jawab atas nasib kami sebagai guru honorer yang belum mendapatkan honor selama 4 bulan,” tuntutnya.
Wali Kota Blitar, Muh. Samanhudi Anwar pada saat menemui ratusan guru mengatakan jika ada kesalahan persepsi pihak sekolah terhadap Permendikbud No.8 tahun 2016 tersebut, menurutnya dalam pasal 1 ayat 3 Permendikbud No 8 tahun 2017 diatur bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diperbolehkan untuk membayar gaji tenaga honorer dengan catatan tidak boleh lebih dari 15 persen. “Saya memaklumi pihak sekolah yang merasa takut memberikan insentif, karena guru honorer SD sampai SMP masih bisa dibayarkan dengan dana BOS sesuai dengan ketentuan,” terang Samanhudi.
Bahkan Wali Kota Samanhudi juga menyatakan bakal segera menginstruksikan pihak sekolah agar secepatnya mencairkan dana BOS untuk membayar insentif guru honorer. Bahkan  untuk mengantisipasi aturan terkait status para guru honorer, tahun depan semua guru honorer akan mendapatkan SK Wali Kota untuk menguatkan status guru honorer di Kota Blitar.
“Kami akan instruksikan kepada sekolah untuk segera memenuhi hak mereka, sedangkan untuk 50 persen guru honorer yang belum dapat SK tahun  depan akan saya berikan SK supaya mereka memiliki payung hukum yang jelas,” imbuhnya. [htn]

Tags: