Pengusaha Konstruksi Desak Gubernur Kukuhkan Pengurus LPJK

Asosiasi perusahaan jasa konstruksi dan asosiasi profesi mengadu pada Ombudsman lantaran pengukuhan pengurus LPJK tidak segera dikukuhkan Gubernur Jatim. [adit hananta utama/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Anggota asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi mendesak Gubernur Jatim segera mengukuhkan kepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Jatim masa bakti 2016-2017. Ini mengacu SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 992/KPTS/M/2016 tertanggal 9 Desember 2016.
Ketua Forum Lintas Masyarakat Jasa Konstruksi Jatim Saleh Ismail Mukadar mengatakan, dari 34 provinsi se Indonesia, tinggal tiga yang belum mengukuhkan pengurus LPJK sesuai SK dari menteri. Salah satunya adalah Jatim.
“Gubernur sebenarnya tinggal melaksanakan sesuai SK itu, tapi sampai sekarang masih diabaikan,” kata dia, Selasa (25/4).
Pria yang juga Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Konstruksi Indonesia (Aspekindo) Jatim ini melanjutkan, pihaknya sudah menyurati gubernur agar pelantikan pengurus LPJK Jatim segera dilakukan. Namun, ada kesan akan memperpanjang kepengurusan LPJK lama dengan mengabaikan SK menteri.
Tentu saja langkah itu, lanjut Saleh, bertentangan dengan SK menteri. “Gubernur tidak boleh menghambat, tinggal menjalankan SK saja,” ujarnya.
Menurut dia, semua dilakukan untuk kepentingan asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi. Sebab, jika pelantikan tidak segera dilakukan, maka berbagai sertifikat yang dikeluarkan LPJK Jatim dianggap tidak sah.
Karena dianggap tidak sah, seluruh anggota asosiasi bakal kesulitan mengikuti lelang proyek. Saleh menjelaskan, LPJK dapat mengeluarkan sertifikat badan usaha (SBU), sertifikat keahlian (SKA), sertifikat keterampilan (SKT), hingga sertifikat keterampilan kerja (SKTK). Sertifikat tersebut merupakan syarat administrasi untuk mengikuti lelang.
“Kalau diteken oleh pengurus lama, sertifikat itu bisa dianggap ilegal oleh panitia lelang atau pesaing. Jadi, LPJK Jatim harus sesuai SK menteri,” tegas mantan Anggota DPRD Jatim ini.
Saleh mengungkapkan, proses seleksi LPJK Jatim sudah dilakukan pusat. 8 orang sudah terpilih menjadi pengurus. Dua orang merupakan perwakilan perusahaan, dua wakil asosiasi, dua orang akademisi, dan dua orang dari pemerintahan. Atas sikap Gubernur Jatim tersebut, Saleh mengaku sudah melaporkan ke Ombudsman Jatim, Selasa (25/4).
Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kontraktor Air Indonesia (Gapkaindo) Jatim, Tombak Abdullah menambahkan, lambatnya pelantikan pengurus LPJK Jatim membuat asosiasi mengurus berbagai sertifikat ke provinsi lain.
“Di provinsi lain bisa cepat. Tapi alangkah baiknya bisa mengurus ke LPJK sendiri,” pungkasnya. [tam]

Tags: