Kanwil Pajak Blokir Rekening Bank PD Pasar Surya

PD Pasar Surya diduga menunggak pajak senilai Rp 8 miliar, Kanwil DJP Jatim I disebut-sebut telah memblokir rekening Bank PD Pasar Surya sebagai konsekuensi atas tunggakan ini.

Karyawan Tak Gajian, Program Revitalisasi Pasar Tradisional Terganggu
Surabaya, Bhirawa
Seluruh karyawan Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS) Kota Surabaya terancam tidak bisa menerima gaji. Pasalnya, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I memblokir rekening bank PD Pasar Surya ini sejak, Selasa (18/4) kemarin. Pemblokiran tersebut jelas bakal berdampak besar bagi organisasi BUMD milik Pemkot Surabaya.
Pemblokiran rekening bank ini karena sejumlah tunggakan pajak yang belum dibayar oleh PD Pasar Surya sebagai wajib pajak sejak beberapa tahun silam. Hal ini dibenarkan Badan Pengawas (Bawas) PD Pasar Surya Rusli Yusuf. Menurutnya, PD Pasar Surya memang punya tunggakan pajak.
“Kalau tak salah nilainya Rp 7 miliar. Ini sudah sejak direksi yang lama. Saya juga heran, kenapa direksi lama tidak membayarkan pajak,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (18/4) kemarin.
Namun, menurut Rusli, sudah ada kesepakatan antara PD Pasar Surya dengan Kepala Kanwil DJP Jatim I beberapa tahun silam. Kesepakatan itu berkaitan pembayaran tunggakan pajak dengan cara mencicil.
“Direksi sudah mencicil tunggakan ini tiga tahun terakhir, setiap tahunnya Rp 400 juta, kalau tak salah. Makanya kami minta Pak Bambang Parikesit (Plt Dirut PD Pasar Surya) agar mengklarifikasi ke Kakanwil pajak,” ujarnya.
Menurut dia, permasalahan pemblokiran rekening bank oleh DJP Jatim I ini akan dirapatkan dengan Direksi PD Pasar Surya pada, Rabu (19/4) hari ini. “Karena tadi Pak Bambang sedang rapat di Bappeko. Makanya kami akan rapatkan besok (hari ini, red). Kami akan minta beliau mengklarifikasi, sambil menunjukkan bukti cicilan dan kesepakatan dengan Kakanwil,” katanya.
Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, kewenangan penagihan meliputi penyitaan harta penanggung pajak. Sebelum melakukan penyitaan harta wajib pajak, DJP berhak melakukan pemblokiran rekening bank wajib pajak.
Rusli mengutarakan pemblokiran tesebut juga bakal berdampak besar bagi organisasi PD Pasar Surya. Dampaknya, karyawan tidak bisa menerima gaji dan revitalisasi sejumlah pasar tradisional di Surabaya juga tidak bisa jalan,” pungkas Rusli.

Tags: