Tak Semua Jalan Rusak Wewenang Pemkot Malang

Wali Kota Malang H. Moch. Anton saat bertemu Gubernur Jatim Soekarwo dalam Forum Sinergitas RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN di Grand City Ballroom Hotel Grand Mercure, akhir pekan kemarin.

Kota Malang, Bhirawa
Wali Kota Malang H. Moch. Anton menyatakan jika jalan rusak yang ada di Kota Malang tidak semuanya merupakan jalan Pemkot Malang. Karena itu untuk jalan yang bukan wewenang Pemkot pihaknya tidak bisa menjamin kapan akan diperbaiki. Namun, menurut Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu, untuk pembangunan jalan berlubang yang berada di kawasan kota, atau dalam wilayah kekuasaan dia, maka akan segera diperbaiki.
“Ada jalan milik Provinsi ada juga jalan nasioanal, kita tidak mungkin memperbaikai jalan yan bukan kewenangan Pemkot Malang, karena itu akan menjadi temuan dan dipermasalahkan,” tutur Abah Anton.
Namun menurut dia, sinergi pembangunan harus dilakukan, karena perbaikan jalan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Makanya perlu juga dibangun ditingkat provinsi dengan tingkat kota.
“Sehingga keselarasan mata rantai perencanaan bisa terbangun dari pusat hingga tingkat kota/kabupaten. Termasuk permasalahan-permasalahan, yang membutuhkan penanganan secara berjenjang dapat dikonkritkan solusinya,” tukas Abah Anton.
Karena itu, pihaknya sangat mendukung yang sampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, terkait dengan issue kekinian atas jalan Provinsi dan jalan Nasional yang rusak serta tahunya warga itu ada di wilayahnya, namun tidak bisa tertangani. Ini harus ada solusi. Karena itu menurut Abah yang hadir Forum Sinergitas RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMN di Grand City Ballroom Hotel Grand Mercure, akhir pekan kemarin, senergi itu sangat diperlukan.
Forum yang dihadiri oleh 38 Walikota/Bupati di Provinsi Jawa Timur, Ketua DPR RI, Ketua Banggar DPR RI, anggota DPR Dapil Jawa Timur dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota.
Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo sebagai narasumber Forum menekankan pentingnya peningkatan daya saing Jatim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Hal tersebut penting dilakukan karena melihat perkembangan di era global yang semakin kompleks. Jika daya saing bisa ditingkatkan, maka berbagai peluang di pasar global akan bisa dimanfaatkan secara optimal.
Menurut Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jawa timur, ada empat strategi untuk meningkatkan daya saing Jatim, yakni stabilitas makro ekonomi, pemerintahan dan tata letak kelembagaan, keuangan, bisnis dan kondisi tenaga kerja, serta kualitas hidup dan pengembangan infrastruktur.
Tentang strategi makro ekonomi misalnya, Pakde menjelaskan peran penting Jatim terhadap perekomomian wilayah lain di Indonesia. Secara geografi politik, dan geógrafi ekonomi, posisi Jatim sebagai center of gravity di Indonesia. Posisi inilah yang membuat Jatim bisa unggul dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,55 persen, di atas nasional yang hanya 5,02 persen.
Strategi lain yang juga diterapkan untuk memperkuat makro ekonomi adalah dengan membentuk “Atase Perdagangan Dalam Negeri” yang berupa Kantor Perwakilan Dagang (KPD). Saat ini sudah beroperasi 26 KPD Jatim di berbagai provinsi. Dampaknya sudah bisa dilihat, yakni meningkatnya kinerja perdagangan Jatim yang pada tahun 2016 mencapai Rp. 100,56 triliun. [mut]

Tags: