Rapat BPD di Kantor Kecamatan Ricuh

Rapat BPD Desa Ragung, di kantor Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang.

Sampang, Bhirawa
Pasca pemecatan tujuh anggota badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ragung, Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang. Rapat BPD yang tersisa dua orang menuai protes  dan sempat ricuh. Meski BPD tersisa dua orang pembentukan P2KD tetap dilanjutkan di Kantor Kecamatan Pengarengan, dengan pengawalan ketat aparat Kepolisian dan TNI, Senin (6/3).
Sejumlah warga menolak pembentukan P2KD, dengan alasan tidak kuorumnya anggota BPD Desa Ragung yang jumlah totalnya 9 orang, rapat tersebut tetap melanjutkan dengan dua anggota BPD yakni atas nama H. Amirusi dan H. Muammar yang memimpin rapat.
Selama rapat berlangsung ada dua warga yang dianggap menghalangi rapat dan sempat ricuh, diamankan Polisi dan dikeluarkan dari ruang rapat, sedangkan puluhan warga yang menolak rapat tersebut melakukan aksi protes di depan kantor Kecamatan Pengarengan, Kabupaten Sampang.
Hadir dalam rapat tersebut Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono, perwakilan Dinas pemberdayaan masyarakat Desa (PMD), Plt. Camat Pengarengan, Polri dan TNI, untuk menyaksikan dan menantau jalannya rapat pembentukan P2KD Desa Ragung, meski sempat ricuh akhirnya warga yang protes membubarkan diri.
Drs. Haji. MM selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Ragung, ia sangat menyayangkan rapat yang dipimpin BPD yang tersisa dua orang membentuk P2KD, hal itu jelas-jelas melanggar Undang-Undang, perda, dan Perbub yang ada dan cacat hukum.
“Desa Ragung berdasarkan peraturan dan perundangan jumlah BPD sebanyak 9 orang, namun hanya 2 BPD membentuk P2KD, meski cacat hukum, anehnya keputusan rapat tersebut juga disaksikan Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono, Dinas PMD, Camat, TNI dan Polri,” terang Haji yang juga Mantan Camat Omben, Kabupaten Sampang.
Lebih lanjut Haji mengatakan, kami atas nama LPMD dan warga Desa Ragung, akan melakukan upaya hukum, dengan menggugat secara perdata maupun gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN), kami berharap pemkab Sampang jangan memberikan contoh pada warga tidak patuh pada aturan yang sudah ada.
Sementara Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono yang juga berada dilokasi menyaksikan jalannya rapat BPD, ia  pada sejumlah awak media mengatakan, saya hanya memantau jalannya rapat saja tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi, karena forum ini merupakan forum BPD Desa Ragung.
“Terkait ancaman LPMD Desa Ragung, akan melakukan gugatan terhadap keputusan BPD membentuk P2KD di kantor Kecamatan Pengarengan dan di saksinya pejabat Pemkab Sampang, langkah tersebut lebih baik dan sudah pas jalurnya menempuh upaya hukum, terkait surat pemecatan 7 BPD Desa Ragung, saya tidak mengetahui pasti karena itu kewenangan Bupati,” tambahnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemecatan tujuh anggota BPD Desa Ragung, berdasarkan surat putusan Bupati Sampang nomor 188.45/149/KEP/434.012/2017, dengan alasan tidak efektif, tidak menjalankan tugas membentuk P2KD. Maka 7 anggota BPD Desa Ragung diberhentikan dari anggota BPD,  dari total 9 anggota BPD Desa Ragung, 7 anggota BPD diberhentikan. [lis]

Rate this article!
Tags: