Pemkot Batu Waspadai Warga Miskin Baru

Suasana Musrenbang Kecamatan Batu yang dilaksanakan di Pendopo Senopati Praja, Senin (6/3).

Kota Batu, Bhirawa
Sebagai wilayah yang berada di tengah kota, Kecamatan Batu belum mampu membebaskan diri dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) ilegal. Namun Pemerintah Kota (Pemkot) Batu juga tak boleh ceroboh dalam melakukan tindakan/ penertiban. Karena di kecamatan ini memiliki 1069 KK rentan miskin.
Masalah ini menjadikan penataan PKL sebagai fokus prioritas dalam Musrenbang Kecamatan Batu yang digelar di Pendopo Senopati Praja, Kantor Kecamatan Batu, Senin (6/3). Terutama di wilayah Kelurahan Sisir dan Kelurahan Ngaglik yang keberadaan PKL menjamur di jalan-jalan protokol dan alun-alun kota.
“Harus ada penataan lebih baik, apalagi ternyata yang menjadi PKL tidak hanya warga dari Kota Batu saja,” ujar Wakil Walikota Batu, Punjul Santoso, saat membuka Musrenbang Kec.Batu.
Penertiban PKL, kata Punjul, dilakukan harus dengan memberikan solusi. Artinya, keberadaan PKL tetap bisa diberdayakan sebagai aset Kota Batu sebagai Kota Wisata. Hal ini juga sejalan dengan Kebijakan Pemkot Batu yang sudah melarang pembangunan gedung spektakuler atau gedung- gedung tinggi.
“Sejak tahun 2016, di Kota Batu sudah tidak diperbolehkan ada pembanguan gedung-gedung yang berbiaya besar. Karena itu alokasi dananya bisa digunakan untuk mensejahterakan perekonomian masyarkat yang terserap di musrenbang. Karena pembangunan skala kecil seperti pembangunan gorong-gorong ataupun plengsengan sudah bisa menggunakan ADD (Alokasi Dana Desa-red) dan DD (Dana Desa-red),”jelas Punjul. Namun demikian perlu kehati-hatian dalam melakukan penataan PKL di Kecamatan Batu. Data di Kantor Kecamatan, saat ini di Kecamatan Batu masih menyisakan 47 KK yang berstatus Miskin. Meskipun warga yang berstatus miskin hanya sedikit atau sebesar 1,7 persen saja, namun warga yang berstatus rentan miskin masih cukup besar. Yakni mencapai 1069 KK. Dan sebagian besar warga rentan miskin ini bekerja menjadi PKL yang menjadi fokus penertiban Kecamatan Batu bersama Pemkot.
Jika Pemerintah Kecamatan ataupun Pemkot salah dalam membuat kebijakan, hal ini akan berpotensi menambah jumlah penduduk miskin di Kecamatan Batu pada khususnya, dan Kota Batu pada umumnya.
Untuk menangani warga rentan miskin ini, Pemerintah Kecamatan melakukan program pemberdayaan. Namun sebelumnya mereka akan melakukan pendataan terkait permasalah dan keluhan yang menjadikan warganya rentan miskin.
“Apakah yang mereka rentan miskin ini akibat kondisi fisik yang sakit, tidak memiliki keahlian, ataupun tidak memiliki modal. Nanti akan kita berikan bantuan kepada mereka sesuai dengan permasalahan yang dihadapi,” ujar Camat Batu, Aries Setiawan.
Dan terkait pemberdayaan warga miskin dan warga rentan miskin ini, Kecamatan Batu telah melakukan sinkronisasi dengan Dinas terkait. Di antaranya, Dinas Sosial, Diskoperindag, dan Kantor Ketahanan Pangan.
“Jika memang ada warga yang membutuhkan keahlian, kita akan siapkan pelatihan bersama Diskoperindag,” pungkas Aries. [nas]

Tags: