Pemkab Malang Fasilitasi TKI Miliki Rumah

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat

Kab Malang, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang akan segera memfasilitasi kepemilikan perumahan bagi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal itu dilakukan agar para TKI asal Kabupaten Malang memiliki rumah setelah pulang dari bekerja di luar negeri.
Program kepemilikan rumah bagi TKI, kata Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) Kabupaten Malang Wahyu Hidayat, Minggu (5/3), akan diselaraskan dengan program seribu rumah, yang digagas oleh Pemerintah Pusat. Program pembangunan perumahan untuk para TKI ini, setelah Bupati Malang H Rendra Kresna melakukan kunjungan kerja ke Negara Hongkong, pada Minggu lalu.
“Dari kunjungan itulah, maka bupati ingin memfalitasi para TKI yang nantinya mereka akan memiliki rumah, tentunya dengan harga terjangkau,” paparnya.
Dan biasanya, jelas dia, uang hasil kerja para TKI setelah pulang ke desa asalnya, tidak ada wujudnya. Meski mereka pulang membangun rumah tapi bukan rumahnya sendiri, melainkan rumah orang tuanya atau rumah mertuanya. Dan agar uang hasil kerja para TKI tersebut ada wujudnya, maka Pemkab Malang membantu TKI asal Kabupaten Malang ini untuk memfalitasi dalam kepemilikan rumah murah.
Menurut Wahyu, nantinya para TKI bisa memilih lokasi perumahan murah di Kabupaten Malang. Dan untuk bisa merealisasikan perumahan bagi TKI, maka Pemkab Malang akan menggandeng pihak bank dan pengembang. Sementara, untuk lokasi perumahan yang diperuntukkan para TKI itu akan ditentukan oleh pengembang.
“Kami tidak akan menunjuk pengembang tertentu, agar tidak terkesan ada permainan antara Pemkab Malang dan pengembang. Sehingga para TKI bebas memilih lokasi yang mereka kehendaki,” terangnya.
Ia mengatakan, teknis kepemilikan perumahan bagi TKI tersebut, pihak bank yang akan menyalurkan kredit. Dan para TKI nanti setiap bulan harus mengangsur kepada bank sesuai dengan kemampuan mereka mencicil. Sebab, besar kecil cicilan rumah itu tergantung uang muka yang mereka bayarkan, bahkan TKI bisa melakukan pembelian secara tunai. Sedangkan pihak bank sendiri juga akan memberikan subsidi, baik itu berupa bunga, uang muka maupun subsidi harga jual.
“Selain itu kami juga akan meminta Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk menjadi penjamin. Hal itu untuk memastikan apakah TKI itu legal atau illegal, yang juga diperkuat bahawa TKI yang bersangkutan tidak dalam bermasalah,” kata Wahyu.
Dan yang paling penting adalah, lanjut dia, para TKI sanggup membayar angsuran setiap bulannya. Sedangkan masa kredit akan disesuaikan dengan masa kerja para TKI di luar negeri. Karena rata-rata TKI asal Kabupaten Malang memiliki penghasilan setiap bulannya mencapai 12 juta, dan itu belum ditambah dengan uang lembur. Sehingga melihat dari penghasilannya sebesar itu, maka mereka akan mempu untuk mendapatkan kepemilikan rumah dengan cara mengkredit.
Masih dikatakan Wahyu, selama ini dana subsidi kepemilikan rumah jumlahnya sangat besar, namun sayangnya hanya sedikit yang disalurkan. Sehingga dengan program kepemilikan rumah bagi TKI, maka diharapkan mereka mau berinvestasi rumah. Karena harga rumah atau tanah setiap tahun harga jualnya naik, sehingga tidak ada penyusutan uang yang diinvestasikannya.
“Nantinya, TKI yang membeli perumahan yang difasilitasi Pemkab Malang ini, bisa melakukan pembayaran melalui bank di Hongkong. Sehingga setelah pulang ke desa asalnya, maka mereka sudah memiliki rumah pribadi,” tandasnya. [cyn]

Tags: