Dana Pungli Prona Buat Rekreasi Perangkat Desa

Kades Ploso Saiful Efendi ketika dibawa petugas OTT untuk dilakukan pemeriksaan. [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Barang Bukti dana Pungli dari pembuatan sertifikat Prona melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Kantor BPN Kab Sidoarjo senilai Rp521 juta, diduga dibagi-bagikan dan buat rekreasi oleh Kades dan Perangkat Desa Ploso, Kec Krembung Sidoarjo. Sehingga mereka terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) Unit Tipidkor Satreskrim Polresta Sidoarjo.
Diantara dana-dana yang dibagikan itu untuk Kades Saiful Efendi senilai Rp71.200 juta, Sekdes Abd Rofiq Rp15 juta, para Perangkat Desa Basuki Rp14 juta, M Ali Imron Rp14 juta, M Jakfar Rp14 juta, Fuad Rosadi Rp7,3 juta, Siti Rosidah Rp7,3 juta. Sedangkan untuk biaya Mamin Rp5 juta dan untu rekreasi ke WBL Lamongan untuk 10 orang senilai Rp8,5 juta.
Dalam gelar perkara, Kamis (2/3) kemarin Wakasat Reskrim Polresta Sidoarjo AKP Teguh Setiawan menjelaskan, dalam OTT yang telah dilakukan di Desa Ploso, Kec Krembung, Sidoarjo karena adanya dugaan penyelenggaran negara melakukan penarikan dan pungutan dalam proses  pembuatan Prona/PTSL. Mereka telah melakukan penarikan terhadap 800 warga pemohon sertifikat tersebut.
Besaran biaya penarikan operasional Prona yang dilakukan sebesar Rp500 ribu, biaya pembuatan hibah/waris dan pengukuran Rp500 ribu dan untuk biaya tambahan umur/perpanjang usia perpanjangan Rp500 ribu. ”Jadi, masing-masing pemohon bisa kena biaya sebesar Rp1,5 juta. Namun untuk biaya tambahan umur tidak semua pemohon dikenakan, tergantung dari kondisi tanahnya,” jelas Teguh Setiawan.
Adapun kronologinya, sekitar Bulan Agustus 2016 sampai Pebruari 2017, baik dari POKMAS, Kades dan Sekdes serta pendamping Prona telah melakukan penarikan atau pemunguntan. Juga permintaan uang yang dibebankan kepada pemohon sertifikat sebanyak 800 orang. Sehingga pada 16 Pebruari 2017 kami telah berhasil melakukan OTT dengan barang bukti uang sebesar Rp 521 juta beserta prasarana lainnya.
BB uang tersebut menyebar dari Kades dan beberapa orang perangkat desa. Melihat besarnya tarikan, diduga masih ada BB anggaran yang belum terkumpul. ”Akibat perbuatan tersebut, mereka disangkakan pada pasal 12 huruf e UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” tegas AKP Teguh Setiawan. [ach]

Tags: