ASEAN dan Intervensi Kemanusiaan

Oleh:
Dedik F. Suhermanto
Pengajar Prodi Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang Peneliti di Center for Social Studies Community (CSSC Indonesia)

Beberapa minggu yang lalu krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar kembali menjadi headlinetepatnya setelah Komisi Tinggi HAM PBB melaporkan bahwa Militer Myanmar membunuh anak-anak dan melakukan pemerkosaansecara massal (5/2). Di dalam laporan yang dirilis oleh OHCHR pada Jumat (3/2), bahwa kekejaman militer Myanmar sudah masuk pada ranah ethnic cleansing karena operasi dilakukan secara sistematik dan massive terutama di daerah Rakhine dan sekitarnya. Pembantaian dilakukan secara keji, tidak pandang bulu baik perempuan maupun anak-anak menjadi sasaran, bahkan anakberusia 8 bulan di bunuh secara bengis ketika lima petugas keamanan melakukan pemerkosaan terhadap ibu-nya.
Sejak kerusuhan pada Juni 2012 beberapatahun yang lalu, luapan pengungsi korban krisis kemanusiaan di Myanmar telah mencapai 66 ribu jiwa. Konflik selanjutnya pada Oktober 2016 terjadi penyerangan di perbatasan Myanmar-Bangladesh, diduga dilakukan oleh kelompok militan dan menyulut kembali beraksinya militer yang mengakibatkan tindak kekerasan serta ratusan sipil tewas dan sekitar 65 ribu orang melarikan diri ke Bangladesh (5/2). Laporan terakhir 2017 (3/2) dicatat korban tewas mencapai 134 orang dan 96 anggota keluarga dilaporkan terbunuh serta 91 orang dilaporkan hilang (OHCHR Report/2016).
Derita dan nestapa menyelimuti kehidupan dan masa depan etnis Rohingya. Kini tiada harapan bagi mereka untuk hidup layak, ketiadaan tempat bernaung, dan ketidakberdayaan seakan menjadi neraka bagi sipil minoritas Myanmar. Tanah kelahiran yang seharusnya memberikan kedamaian, ketentraman dan keamanan bagi mereka seolah sirna berubah menjadi tempat penjagalan aparat militer Myanmar. Ketiadaan daya dan kuasa untuk mempertahankan hak hidup adalah sebuah niscaya kepedihan yang harus dihadapi oleh etnis Rohingya di bumi pertiwi mereka.
Kekerasan terhadap manusia sama sekali tidak dapat dibenarkan baik dilakukan oleh kelompok ataupun negara dengan tujuan menghilangkan etnis, ras, kelompok agama tertentu. Tindakan ini secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai upaya genosida (extraordinary crime). Tindakan represifyang dilakukan oleh militer Myanmar menjadi sebuah fakta bahwa negara dapat menjadi teroris nyata bagi rakyat sipil tidak terkecuali sipil minoritas.Kemudian, ketika negara sudah tidak lagi dapat berperan dalam menciptakan keamanan dan perdamaian bagi rakyatnya, lalu, pihak siapa yang mampu berperan dalam hal penciptaan keamanan dan perdamaian khususnya krisis kemanusiaan.
Dalam kasusetnis Rohingya, peranan ASEAN adalah penting guna menjaga stabilitas keamanan kawasan. Peranan ini dapat meliputi intervensi baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan ASEAN dalam intervensi kemanusiaan dianggap vital karena menyangkut kemaslahatan hidup banyak manusia, apalagiASEAN mengedepankan nilai-nilai humanis, harmonis dan Brotherhood. Peran aktif ASEAN untuk ikut menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar adalah satu bentuk kepedulian terhadap HAM dan kepedulian terhadap masa depan ASEAN itu sendiri melalui visi “People  Oriented” untuk menciptakan kawasan yang aman, damai dan sejahtera.
Di dalam konteks keamanan, keamanan manusia didefinisikan sebagai bentuk dari kebebasan dari ketakutan baik ancaman maupun ketidakamanan dari sebuah ancaman. Secara eksplisit definisi tersebut merujuk pada kebebasan ketakutan secara fisik, sexual, kekerasan dan penganiayaan (Muna, 2014/77).  Definisi tersebut sesuai dengan nilai-nilai dalam ASEAN yang mengedepankan people’s centered.
Sebagai komunitas regional yang menganut nilai-nilai kekeluargaan dan kepedulian satu samalain, menjadi paradox ketika kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN tidak dapat diatasi. Permasalahan ini yang menjadikan bias peran ASEAN dalam memandang krisis kemanusiaan yang terjadi di regional.Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa komunitas ASEAN yang digagas tidak lebih sekedar dari kumpulan negara Individualis yang jauh dari “People Oriented”. Ataukah hanya sekumpulan negara Kapitalistik yang hanya mengejar proporsi keuntungan dari sharing ekonomi “Economic Oriented”.
Ambisi untuk mewujudkan kawasan regional yang integratif dengan mengedepankan persamaan, saling berbagi dan peduli, krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar, dapat menjadi sebuah jalan bagi negara-negara ASEAN untuk lebih concernpada isu-isu kemanusiaan tanpa mengganggu urusan dalam negeri mereka.
Tantangan ASEAN “Human Security vs Non-Intervensi”
Nampaknya prioritas terhadap keamanan manusia perlu disikapi secara serius oleh negara-negara di ASEAN guna mendukung terwujudnya kawasan yang aman dan damai. Negara anggota ASEAN juga harus dapat melihat secara jelas batasan-batasanantara kesesuaian moralitas dari nilai HAM dan prinsip non-intervensi sebagai fundamental norms.Kekakuan pola fikir yang mengikuti logika dan rasionalitas My home is my rules sebagai sebuah pembenaran yang tidak seharusnya dihadapkanpada kejahatan kemanusiaan.
Begitupula dengan konsepsi prinsip non-intervensi bahwa sebuah intervensi terhadap rumah tangga negara lain adalah haram hukumnya. Sedangkan krisis kemanusiaan adalah hal yang berbeda.Kedangkalan interpretasi secara subjektif terhadap intervensi kemanusiaan dalam prinsip non-intervensi adalah sebuah kesalahan besar, karena pembiaran negara, kelompok, individu melakukan kejahatan terhadap manusia secara masal, sama halnya dengan membiarkan genosida kembali terulang.
Komitmen pembentukan komunitas ASEAN yang mengedepankan tanggung jawab bersama dalam hal keamanan, stabilitas dan perdamaian. Sudah seharusnya negara-negara ASEAN melihat krisis kemanusiaan Myanmar, Rohingya menjadi agenda utama demi keberlanjutan masa depan ASEAN.  Meskipun ASEAN sudah membentuk AICHR pada tahun 2009, namun komitmen antar negara masih terpecah-pecah sehingga peranan AICHR hanya terbatas. Kemudian, negara-negara anggota yang masuk dalam AICHR masih memiliki perbedaan pandangan dalam TOR (Terms of Refrence). Untuk itu, negara anggota ASEAN harus berkomitmen dan mengagendakan secara khusus masalah HAM di Regional Asia Tenggara.
Adatiga upaya yang dapat dilakukan oleh ASEAN dalam AICHR untuk menangani krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar yaitu melalui pendekatan non-koersif. Pertama dengan duduk bersama mengupayakan perdamaian secara mufakat agar persoalan kejahatan kemanusiaan tidak terulang kembali di wilayah Asia Tenggara.
Kata mufakat bukan untuk mengingkari prinsip non-intervensi terhadap negara lain. Akan tetapi karena kemanusiaan bukan persoalan kedaulatan negara, akantetapi urusan bersama(universal),kewajiban dan keharusan semua anggota negara ASEAN bahkan dunia untuk ikutmenghapus segala bentuk penindasan terhadap manusia dan upaya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.
Kedua negara ASEAN perlu mendefinisikan ulang makna non-intervensi dalam intervensi kemanusiaan, salah satunya dengan mengedepankan toleransi serta menjunjung tinggi keberagaman sosial, agama dan etnis.
Ketiga Negara-negara di Asia Tenggara perlu berkomitmen penuh dalam AICHR guna menciptakanrejim kemanusiaan yang lebih applicable. Rejim ini dapat mengadopsi nilai-nilai dalam pilar ASEAN terutama pemahaman bersama “Sharing Understanding”danmenentang bentuk-bentuk imperialisme.
Ketiga upaya tersebut, menurut penulis dapat mereduksi krisis kemanusiaan di regional Asia Tenggara seperti kasus krisis kemanusiaan di Myanmar. Jangan sampai tindakan represif negara terhadap rakyat sipil yang terjadi di Myanmar mengulang sejarahkelam Holocaust.

                                                                                                            ———— *** ————–

Rate this article!
Tags: