Alumni UWKS Ajak Masyarakat Cerdas Pahami Makar

Ketua Kawikas Dr Heni Sukrisno bersama panitia menggelar persiapan seminar bertajuk Relevansi Makar di Era Reformasi. [adit hananta utama/bhirawa]

Surabaya, Bhirawa
Sejumlah kasus dugaan makar berujung penangkapan sejumlah tokoh dan aktifis menarik perhatian kalangan akademisi di perguruan tinggi. Kebebasan berpendapat dan tuduhan terhadap makar dinilai masih tumpang tindih baik dalam pemahaman masyarakat maupun dalam regulasi yang berlaku.
Terkait persoalan tersebut, sejumlah akademisi yang tergabung dalam Keluarga Alumni Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (Kawikas) mengajak masyarakat lebih cerdas memahami masalah makar melalui seminar nasional yang digelar 23 Maret mendatang.
Menurut Ketua Kawikas Heni Sukrisno, persoalan makar diatur pada pasal 104 KUHP. Sementara kebebasan berpendapat juga dilindungi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“Dengan adanya regulasi yang lebih spesifik ini (UU IT), apakah pasal 104 KUHP itu masih relevan untuk sekarang ini,” tutur Heni ditemui di kampus UWKS kemarin, Senin (6/3).
Menurut Heni, masyarakat perlu dipahamkan terkait pengertian makar yang sesungguhnya. Sehingga, masyarakat tidak terjebak dalam jeratan makar. “Kata makar akhir-akhir ini sering sekali kita dengar. Sedikit-sedikit makar,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Seminar Nasional Kawikas Edi Krisharyanto menuturkan, sejumlah tokoh penting akan didatangkan dalam mengupas masalah makar ini. Diantaranya ialah mantan Ketua MK Mahfud MD dan pakar komunikasi Prof Tjipta Lesmana. Selain itu, pihak kepolisian dan pemangku kepentingan di daerah juga akan menjadi sasaran dalam kegiatan ini.
“Sesuai persoalannya yang muncul, kita memilih tema relevansi makar di era reformasi,” terang Edi.
Makar dan kebebasan berbicara lanjut Edi, menjadi dua hal yang cukup bertentangan. Sebab, berbagai dugaan kasus makar kerap terjadi dari ujaran atau pendapat yang disampaikan melalui media sosial. Seminar ini, kata dia, diharapkan memberi sumbangsih pemikiran dan masukan kepada dunia akademik untuk mengkritisi persoalan tersebut.
“Sehingga nanti akan terjawab permasalahan pokok apa yang terjadi sehingga tidak ada simpang siur informasi. Selain itu berkaitan juga dengan UU ITE dimana di situ juga mengatakan tentang ujaran kebencian (hate speech),” pungkas dia. [tam]

Tags: