Sidoarjo Bentuk Tim Pemberantas Pungli

Kades Trompoasri, Kec Jabon, Syamsul mengkonsultasikan permasalahan kepada UPP.  [achmad suprayogi/bhirawa]

Sidoarjo, Bhirawa
Agar perangkatnya tak terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) seperti yang terjadi di Desa Sarirogo, Kec Kota, Sidoarjo beberapa hari yang lalu. Bupati Sidoarjo akhirnya mengukuhkan Tim UPP (Unit Pemberantasan Pungutan Liar) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Sidoarjo tanggal 17 Januari 2017.
Kepengurusan UPP terdiri dari Kapolresta Sidoarjo, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta Wakapolres Sidoarjo sebagai Ketua Pelaksananya. Sedangkan Wakil Ketua dijabat Inspektur Kab Sidoarjo dan Kepala Bagian Hukum Setda Sidoarjo. Bupati Sidoarjo sendiri bertindak sebagai pengendali.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah mengatakan, Pungutan Liar (Pungli) kini banyak terjadi di semua lapisan sehingga sangat meresahkan masyarakat. Sehingga kini pemerintah pusat bertindak tegas dengan menyapu bersih segala bentuk Pungli. Jadi, selain berfungsi pencegahan hukum, UPP juga bertugas untuk melaksanakan koordinasi, sosialisasi serta menindak tegas semua pelaku-pelaku pungutan liar.
Bupati berharap dengan dibentuknya UPP akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas Pemkab Sidoarjo dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia juga mengatakan unit ini sifatnya terbuka terhadap seluruh masukan dan keterlibatan masyarakat secara langsung. ”Saya meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif melaporkan secara langsung kepada UPP, apabila melihat praktek Pungli. Kalian boleh lapor kalau ada Pungli, ada permasalan laporkan, jangan di diamkan,” harap Saiful Ilah (2/2).
Bupati juga menekankan, mulai saat ini untuk menghindari segala bentuk pungutan yang tidak resmi, ditegakkan semangat pemberantasan Pungli, bukan terletak pada jumlah kerugian yang timbul namun pada akar budaya yang hendak dihilangkan. ”Saya menghimbau, nantinya UPP di Kab Sidoarjo ini dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan optimal, karena upaya pemberantasan Pungli ini telah mendapatkan dukungan dari program nasional pemberantasan pungli,” himbaunya.
Pengukuhan dihadiri seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sidoarjo. Seperti Wakil Bupati Sidoarjo H Nur Ahmad Syafuddin SH, Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Muh. Anwar Nasir, Dandim 0816 Sidoarjo Letkol Inf. Fadli Mulyono SIP, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo (M Sunarto), serta Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo (Ifa Sudaewi) dan Ketua DPRD Sidoarjo, (H Sullamul Hadi Nurmawan).
Dalam kesempatan itu juga dilakukan sosialisasi Perpres Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sidoarjo serta seluruh kepada desa/kelurahan hadir dalam kegiatan itu. [ach]

Tags: