Pengurus RW Wadul Dewan Kota Mojokerto

Foto Ilustrasi

(Terkait Pengelolahan Dana Bantuan)
Kota Mojokerto, Bhirawa
Sejumlah pengurus RW di Kota Mojokerto mengadu ke Komisi II DPRD setempat. Dihadapan Sekretaris Komisi II Sony Basoeki Rahardjo, mereka mengadukan soal kewenangan pengelolahan dana bantuan dari Pemkot Mojokerto untuk masing-masing RW.
Dana operasional itu nilainya Rp50 juta untuk setiap RW. Dalam protesnya mereka menilai dalam pelaksanaannya tak sesuai dengan apa yang disampaikan wali kota. Karena dalam berbagai kesempatan, wali kota mengatakan jika dana itu pengelolaannya menjadi kewenangan RW.
”Tapi ternyata dalam Juknis yang dikeluarkan Bappeko, pelaksanaannya program itu justru dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, lontar Sony Basoeki Rahardjo, Senin (13/2) kemarin. Politisi Golkar ini menirukan pengaduan para ketua RW.
Soni mengaku sering mendapat pengaduan dari beberapa ketua RW. Untuk klarifikasi, Komisi II memanggil Bappeko, Camat dan lurah untuk dimenitai penjelasan mengenai Juknis pelaksanaan program bantuan RW itu.
”Surat undangan sudah dikirim, besuk pagi (hari ini, red) mereka dipanggil ke dewan,” tandas anggota DPRD dua periode ini.
Sony juga menilai, penunjukan LPM sebagai pelaksana program kurang tepat. Menurtnya , LPM itu ukan merupakan lembaga teknis. Kata Sony, fungsi LPM itu untuk pengawas, dan verifikator terhadap usulan sasaran yang diajukan RW.
”Kita ingin tahu alasan munculnya Juknis seperti itu, makanya semua unsur eksekutif kita minta hadir dalam hearing,” tegas Sony.
Sementara itu, Heryana Dodik Murtono Kabag Humas dan Protokol memgatakan jika Juknis proyek itu sesuai UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut yang disebut dengan bagian Pemerintah itu adalah LPM.
”Bukan berarti kita tidak mengakui keberadaan RW, tapi kita mengacu pada aturan UU,” terang Dodik.
Seperti diketahui, Pemkot Mojokerto menggelontor dana bantuan RW, masing-masing RW mendapat dana Rp50 juta untuk pembangunan fisik di lingkungan, total anggaran mencapai Rp8,2 miliar lebih untuk seluruh RW di Kota Mojokerto. [kar]

Tags: