Ngaku Wartawan – LSM Resahkan Kades di Kab.Malang

Kab Malang, Bhirawa
Pemerintah Pusat yang mengharuskan Pemerintah Daerah membentuk Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Hal ini telah dimanfaatkan orang-orang yang mengaku wartawan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang juga mengaku bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga mereka menakut-nakuti pada kepada desa (kades), yang ujung-ujungnya meminta uang.
Sedangkan orang-orang tersebut mencari kelemahan kades yang selama ini telah memperoleh Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Dan bahkan ada desa yang mendapatkan anggaran tersebut nilainya mencapai miliaran rupiah.
Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Malang, yang Kepala Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading, kabupaten setempat, H Abdullah, Rabu (8/2), saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan, hingga saat ini dirinya belum pernah didatangi orang yang mengaku wartawan maupun LSM, yang menanyakan pengelolaan dana ADD dan DD.
Namun, ia melanjutkan, memang ada informasi, tapi apa itu benar atau tidak. Jika ada salah satu kades di wilayah Kabupaten Malang ini, didatangi orang yang mengaku wartawan, dan dia menakut-nakuti bahwa kades tersebut dituduh melakukan penyelewengan dana DD. Sehingga hal itu telah membuat sebagian kepala desa (kades) takut duluan. “Dan biasanya hal itu dibuat kesempatan oknum wartawan untuk meminta uang,” tuturnya.
Abdullah menghimbau kepada semua kades yang tersebar di 378 desa, agar tidak takut dengan orang-orang yang mengaku wartawan. Dan jika didatangi kedua oknum tersebut, yang arahnya untuk meminta uang dengan alasan terjadi penyelewengan ADD, maka dirinya berharap agar segera melaporkan ke Polisi, atau langsung menelepon kepada induk organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Malang, seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indoensai (IJTI), dan Pewarta Foto Indonesia (PFI).
Selain itu, kata dia, Apdesi juga sudah melakukan kerjasama dengan Tim Saber Pungli yang dibentuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang, yang saat ini diketuai oleh Wakil Kepala Polisi Resort (Waka Polres) Malang Kompol H Deky Hermansyah, yang sama-sama mendukung memberantas korupsi.
“Jadi ketika ada kades yang menyalagunakan dana ADD dan DD diluar kewenangan, maka akan kita laporkan. Begitu pun juga, jika ada oknum wartawan atau LSM yang ingin melakukan pemerasan kepada kades dengan modus dituduh menyelewengan anggaran, maka sama-sama kita laporkan agar diproses hukum,” tegas Abdullah, yang juga sebagai Wakil Ketua Umum Lembaga Pemantau Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LPKPK) Kabupaten Malang ini.
Sementara itu, Ketua Tim Saber Pungli, Kompol Decky Hermansyah mengaku, jika dirinya masih belum pernah mendapat laporan terkait oknum wartawan dan LSM melakukan pemerasan terhadap kades. Tapi jika ada oknum wartawan dan LSM yang meminta alokasi ADD dan DD sudah sangat keterlaluan. Dan jika mereka memaksa dan intimidasi, maka perbuatan tersebut sudah masuk dalam tindak pidana pemerasan.
“Untuk itu dirinya berharap, agar setiap kades yang diperas mau untuk melapor. Dan selanjutnya Tim Saber Pungli akan menindaklanjuti setiap laporan masyarakat. Termasuk jika kades melaporkan pemerasan yang dilakukan oknum wartawan dan LSM,” tegasnya. [cyn]

Tags: