KPU Kota Batu Sosialisasi Aturan Dana Kampanye

Suasana Sosialisasi dan Bimtek LPPDK yang dilaksanakan KPU Batu di Pendopo Kecamatan Junrejo, Kamis (2/2) kemarin.

(Terlambat Serahkan LPPDK, Paslon Bisa Dicoret)
Kota Batu, Bhirawa
Para Pasangan Calon (Paslon) dalam Pemilihan Walikota- Wakil Walikota Batu 2017 dituntut segera menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Jika penyerahan laporan melebihi batas waktu yang ditetapkan, maka Paslon yang bersangkutan terancam dibatalkan atau dicoret sebagai Paslon. Hal ini ditegaskan KPU Kota Batu dalam Sosialisasi LPPDK yang dilaksanakan Kamis (2/2), di Pendopo Kecamatan Junrejo.
Diketahui, Laporan LPPDK dari masing-masing Paslon harus diserahan paling lambat tanggal 12 Februari 2017, pukul 18.00 WIB.
“Jika sampai paslon terlambat menyerahkan laporan maka konsekuensi terberatnya adalah dibatalkan dari pencalonan oleh KPU,”ujar Komisioner KPU Batu, Saifuddin Zuhri, Kamis (2/2).
Ia menjelaskan pembatalan Paslon tersebut tertuang dalam PKPU nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU nomor 13 Tahun 2016. Dalam PKPU tersebut juga dijelaskan bahwa Paslon dibatasi untuk menerima sumbangan dari Parpol dan perusahaan (badan hukum). Sumbangan dibatasi Rp750 juta, serta Rp50 juta untuk sumbangan perseorangan. Dan sesuai kesepakatan, anggaran dana kampanye dibatasi sekitar Rp14,7 miliar per Paslon.
Kemudian di PKPU nomor 13 Tahun 2016, bagi yang terlambat menyerahkan LPPDK ke KPU akan dikenakan sanksi pembatalan.
“Jadi ada dua aturan dalam PKPU yang bisa membatalkan pencalonan. Kami tidak perlu memberi peringatan lebih dulu, karena kami sudah jauh-jauh hari sosialisasi dan menyampaikan ke Paslon,” jelas Saifudin.
Ditambahkan oleh akuntan publik, Luthfi Mohammad yang menjadi narasumber dalam sosialisasi LPPDK, sebelum melakukan penyerahan laporan paslon harus betul-betul cermat. Karena yang dilaporkan dalam LPPDK ini mencakup isi dari laporan dana kampanye mulai awal. Jadi, apa yang pernah dilaporkan pada saat penyerahan laporan dana awal kampanye setelah penetapan dulu, dilanjutkan dengan penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Adapun LPSDK sudah diserahkan pada 20 Desember 2016 lalu.
Luthfi mengakui bahwa laporan pengeluaran dana kampanye ini, belum pernah dilakukan sebelumnya. Karena harus memuat mulai penerimaan dana awal sampai pemanfaatan Dana kampanye hari terakhir.
Beberapa hal yang menjadi kendala dalam hal laporan ini, lanjutnya, pembuat laporan kurang memiliki background tentang pembuatan laporan khususnya ilmu Akuntansi. Dan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU ini, diharapkan kekurangan tersebut bisa dibenahi.
“Untuk penyusunan laporan sekarang ini juga sudah lebih mudah karena KPU juga menyiapkan aplikasi-aplikasi yang terkait dalam hal pembuatan laporan. Jadi tinggal kesiapan SDM yang disiapkan oleh masing-masing paslon untuk mengurusi laporan tersebut,” ujar Luthfi.
Kalau di daerah lain, katanya, beberapa kesalahan kesalahan yang pernah ditemui antara lain, banyaknya penyumbang yang nominalnya melebihi ketentuan. Ada juga beberapa hal lain yaitu kurangnya KTP dan NPWP, bahkan ada penyumbang yang setelah ditelusuri ternyata fiktif.
“Dan mudah-mudahan hal semacam ini tidak ditemukan di Kota Batu,” tambah Luthfi.
Selain itu, dalam sosialisasi kemarin juga menjelaskan apa saja komponen yang harus dicantumkan dalam LPPDK. Salah satunya laporan pengeluadan dana kampanye, seperti rapat terbatas, rapat umum, serta biaya cetak Alat Peraga Kampanye (APK) tambahan. Dan untuk penambahan APK, setiap Paslon diperbolehkan menambah 150 persen, dan penambahan bahan kampanye dibatasi 100 persen. [nas]

Tags: