Kejari Kepanjen Siap Berikan Pembekalan Kades

Kejari Kepanjen.

(Tekan Kasus Penyalagunaan DD)
Kab Malang, Bhirawa
Dana Desa (DD) yang dikucurkan Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hingga kini masih menjadi momok yang menakutkan bagi sejumlah kepala desa (kades) dalam mengelola DD tersebut.
Ketakutan bagi kades, karena sebagian kades belum paham aturan dan penggunaannya. Sehingga tidak sedikit kades maupun perangkat desa tersandung kasus hukum, karena salah dalam membuat Laporan Penanggungjawaban (LPJ). Untuk itu, banyak lembaga diantaranya Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mendesak pemerintah daerah untuk memberikan pelatihan atau pembekalan kepada kades dan perangkat desa tentang penggunaan DD agar tidak terjerat masalah hukum.
Demikian juga Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepanjen, Kabupaten Malang, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Seno SH, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang memberikan pembekalan kepada kades dan perangkat desa yang terkait dengan penggunaan DD hingga membuat LPJ.
“Karena kades terjerat kasus hukum terkait DD, salah satunya adalah pada LPJ. Sebab, antara LPJ dan jumlah kegiatan yang dilaporkan biasanya tidak sesuai, maka mereka akhirnya terjerat kasus hukum,” terang Seno, Kamis (23/2), Kepada Bhirawa.
Menurutnya, karena kurang telitinya dalam membuat LPJ, hal itu menjadikan masalah. Sehingga mereka dilaporkan ke Kejaksaan atau ke Kepolisian, dan secara otomatis mereka diperiksa oleh penyidik yang berkaitan dengan penggunaan DD. Dan sebenarnya, kades dalam mengelola DD harus ada pendampingan agar tidak berurusan dengan hukum. Sedangkan Kabupaten Malang sendiri ada sebagian desa yang tidak terdapat pendampingan, dan setelah ada laporan masyarakat maka pihaknya memanggil dan memeriksa kades maupun perangkat desa.
Seno menegaskan, agar tidak banyak para kades terjerat hukum dalam kasus penyalagunaan DD, maka pihaknya siap memberikan pembekalan terhadap kades dan perangkatnya.
“Kades dan perangkatnya jangan takut dalam mengelola DD, tapi dengan catatan digunakan dengan prosedur yang benar. Karena jika dalam mengelola DD tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan tidak menutup kemungkinan akan terjerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor),” paparnya.
Secara terpisah, Kades Tumpukrenteng, Kecamatan Turen, Kabupaten Helmiawan Khodidi menyambut baik rencana Kejari Kepanjen, Kabupaten Malang yang akan memberikan pembekalan kepada para kades yang terkait dengan penggunaan DD agar tidak terjerat masalah hukum. Karena pengetahuan dalam mengelola DD sangat penting bagi para kades dan perangkat desa.
“Kami berharap dengan adanya pembekalan nanti, maka dirinya dan para kades yang lainnya tidak lagi dibayang-bayangi ketakutan dalam mengelola DD,” ujarnya.
Ia juga menegaskan, dirinya siap mengkoordinir teman-teman kades baik di wilayah Kecamatan Turen, Bululawang, Wajak , dan Gondanglegi untuk mengikuti pembekalan tersebut. Karena masing-masing kecamatan sendiri terdapat paguyuban kepala desa, sehingga mudah mengkoordinir. Dan Helmiawan sendiri juga meminta tempat pembekalan untuk pertama kali diadakan di wilayahnya yakni di Kecamatan Turen.
“Pembengkalan dalam mengelola DD langkah awal yang sangat bagus, apalagi yang memberikan materi nanti dari Kejari Kepanjen. Sebab, lembaga hukum tersebut yang selama ini menangani kasus-kasus pidana, termasuk kasus tindak pidana korupsi,” tandas Helmiawan. [cyn]

Tags: