Guru Bersertifikat Banyak yang Tak Profesional

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendi.MAP melaksanakan Kunjungan Kerja di Kabupaten Madiun dengan agenda bersilaturohmi dengan kepala sekolah SD,SMP,SMA,SMK se Kabupaten Madiun, di ruang Graha Eka Kapti Puspem Kab.Madiun, Jumat (17/2) sudarno/bhirawa

(Bupati Madiun Berharap Mendikbud Melapor ke Presiden Agar Ada Kebijakan P3K)
Nganjuk, Bhirawa
Tidak sedikit guru yang bersertifikasi pendidik, meninggalkan tugas dan kerapkali guru honorer yang diminta untuk menggantikan mengajar. Padahal guru honorer hanya menerima gaji Rp 300 ribu/bulan, sementara guru yang telah bersertifikasi menerima berbagai tunjangan dari pemerintah. Hal inilah yang mengakibatkan masih rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia saat ini.
Realitas tersebut justru diungkap oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, MAP saat membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah (IBKS) yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk.
Profesionalisme sebagian guru saat ini masih belum memenuhi harapan. Sehingga untuk menjadikan guru semakin profesional, diperlukan langkah serius. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mengupayakan program-program agar guru semakin profesional, melalui pemberian tunjangan profesi dan tunjangan khusus yang diberikan bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik. “Masih diperlukan upaya-upaya yang lebih keras agar pekerjaan guru betul-betul sebagai pekerjaan profesional pada masa yang akan datang,” kata Menteri Muhadjir di Pendopo Kabupaten Nganjuk.
Senada dengan Mendikbud, Wakil Bupati Nganjuk KH Abdul Wahid Badrus, MpdI berharap dunia pendidikan sebagai motor penggerak untuk memfasilitasi pembangunan karakter. Pembangunan karakter dan pendidikan karakter menjadi suatu keharusan, karena pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik menjadi cerdas, tetapi kurang mempunyai budi pekerti, sopan santun.
Sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun masyarakat pada umumnya. “Character building adalah amat penting, kita ingin membangun manusia indonesia yang berakhlak, berbudi pekerti, dan berperilaku baik,” tegas Wabup Abdul Wahid.
Ke Madiun
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendi.MAP melaksanakan Kunjungan Kerja di Kabupaten Madiun dengan agenda bersilaturahmi dengan kepala sekolah SD, SMP, SMA, SMK se Kabupaten Madiun, bertempat di ruang Graha Eka Kapti Pusat Pemerintahan Kab.Madiun, Jumat (17/2) Acara dihadiri Bupati dan wakil Bupati Madiun,sekda,kepala OPD kabupaten Madiun. dan kepala sekolah se Kabupaten Madiun.
Dalam sambutannya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Muhadjir Effendi.MAP mengatakan, dalam sistem pendidikan, 70% harus sebagai penguatan karakte yang merupakan program bukan berbasis kelas tetapi program berbasis lingkungan yang waktunya panjang, kepala sekolah harus mngubah mindset atau pola fikir guru, bahwa guru itu menjadi pendidik, pembentukan karakter pada siswa, guru bukan memberikan pengetahuan pada siswa.
Sementara itu Bupati Madiun H. Muhtarom,S Sos melaporkan, Kabupaten Madiun saat ini mendapatkan peringkat 10 besar dalam penyelenggaraan Pendidikan, namun yang jadi keluhan adalah berlakunya moratorium pemerintah, karena sesuai data yang diterima, Kab Madiun saat ini kekurangan tenaga pendidik sebanyak 1000 orang.
Kemudian setiap tahun, kata bupati Muhtarom, guru pensiun sebanyak 200 orang. Untuk mengisi kekurangan tersebut saat ini Kepala sekolah mengangkat Tenaga Kontrak, yang honorarium (HR) nya di ambilkan dari dana BOS. Namun jika mengangkat 4-5 orang tentu tidak mungkin mengiguhkan dana BOS. Apalagi tenaga kontrak saat ini mengharapkan HR-nya disetarakan UMR.
Bupati berpesan Kepada Kepala Sekolah agar memberikan pemahaman agar tidak meminta HR sama dengan pegawai perusahaan, karena jam kerjanya tidak terlalu panjang. “Untuk itu diharapkan Mendikbud melapor kepada Presiden agar ada kebijakan P3K,” pinta Bupati Muhtarom berharap.
Konsentrasi ke Sekolah
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Muhadjir Effendi, melakukan kunjungan sekaligus renuni ke MTsN Kota Madiun (eks gedung PGAN 6 Tahun) di Jalan Barito, Kota Madiun,, Jumat (17/2).
Di sela-sela kunjungannya, Muhadjir Effendi, mengatakan, dengan dipisahkan Pendidikan Tinggi (Dikti) dengan Kementrian yang dipimpinnya, membuat pihaknya fokus pada dunia pendidikan. “Karena selama Dikti masih berada di Kemendikbud, justru terkesan lebih fokus untuk Dikti dibandingkan pendidikan lain,” kata Muhadjir, kepada wartawan saat Reuni Temu Kangen Konco Lawas PGAN 6 Tahun Madiun.
Menurut dia, ketika Dikti masih menjadi satu dengan kementriannya, anggaran di Kemendikbud 50 persen lebih untuk Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.”Bayangkan saja, ketika menjadi satu, anggaran di Kemendikbud 50? lebih untuk Dikti. Sisanya baru dibagi pendidikan lain seperti pendidikan dasar, menengah, atas hingga lainnya,” jelasnya.
Akibatnya, pendidikan lain tidak maksimal. Baik untuk out atau input diperoleh. Sikap itu terus berlanjut tiap pergantian menteri. “Maka jangan harap ada perubahan untuk pendidikan lain. Sejak dipisahkan Dikti, konsentrasi bisa fokus untuk pendidikan,” katanya.
“Maka itu, saya tidak akan segan-segan turun ke sekolah untuk melihat langsung dan mencari masukan seputar dunia pendidikan. Jika ada persoalan bisa dicarikan solusi dengan cepat. Masukan bisa dari guru, komite sekolah hingga siswa,” terangnya.
Disinggung soal punggutan di SMA dan SMK, mantan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Malang ini mengharapkan daerah tetap menjamin. “Bisa dilakukan lewat BOS Daerah. Bantuan diharapkan juga untuk guru tidak tetap atau pun intensif bagi guru berstatus PNS,” katanya berharap.”Jika SMA dan SMK kini dibawah propinsi dan pihak propinsi tidak mampu memberi bantuan, tidak ada masalah,” pungkasnya. [ris,dar]

Tags: