Bupati Tuban Permudah Investasi-Tandatangani KLIK

Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat menandatangani MoU Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK) tahap II di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) kemarin(22/02).

Tuban, Bhirawa
Kabupaten Tuban yang saat ini sudah banyak berdiri industri atau perusahan besar, baik berskala Nasional maupun Interneasional, pada tahun 2016 sudah memberikan sumbangan tinggi pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Tuban.
“PDRB sektor industri pengolahan menempati urutan teratas, yaitu sebesar 28,32 persen, selanjutnya disusul pertanian, kehutanan, perikanan, dan yang terakhir dibidang jasa atau konstruksi,” kata Hj. Mustarikah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuban, (26/2).
Sektor industri terbilang paling dinamis dalam menghasilkan pendapatan daerah. Sebab sektor ini terdiri dari sub-sub sektor yang mampu menghasilkan barang dan jasa dengan nilai tambah tertentu. “Melihat kontribusi industri manufaktur yang begitu besar, pemerintah terus memberikan perhatian di bidang pelayanan dan perizinan,” terang Mustarikah.
Guna menarik masuknya investor di Kabupaten Tuban, selama ini Pemkab Tuban telah memulai dengan pembentukan lembaga perizinan, yakni,  Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Naker. Selain itu, dengan masuknya industri-industri besar di Kabupaten Tuban, pihaknya meminta agar masyarakat lebih terangsang untuk meningkatkan SDM, sehingga bisa bersaing dalam lapangan pekerjaan. “Keberadaan perusahaan setidaknya bisa mengurangi angka pengangguran, sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian masyarakat di Tuban,” tuturnya.
Sebelumnya, Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada (22/02), Bupati Tuban, H. Fathul Huda bersama 17 kepala daerah lain, berkesempatan menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam impelementasi Kemudahan Investasi Langsung Kontruksi (KLIK) tahap II.  Fasilitas KLIK ini dapat dinikmati oleh semua investor karena tidak mensyaratkan batasan minimal nilai investasi atau jumlah tenaga kerja, sepanjang berlokasi di kawasan industri tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
Pada tahap II ini, Kepala BKPM Thomas Lembong menyatakan telah menambah 18 kawasan industri dengan total luasan lahan sekitar 3.514,5 hektare di tujuh provinsi dan di 10 Kabupaten/Kota. Seluruh kawasan tersebut ditetapkan melalui SK Kepala BKPM No. 17 /2017, atau saat ini ada 32 kawasan industri pada 10 Provinsi di 16 Kabupaten/Kota yang sudah bisa menjadi tempat penyelenggaraan KLIK. “KLIK ini penting sebagai instrumen meningkatkan daya saing dan mengejar ketertinggalan kita. Saat ini total ada 32 kawasan industri dengan cakupan 13.516,5 hektare,” kata Kepala BKPM Thomas Lembong.
Dengan kemudahan ini, investor langsung membangun proyek, setelah memperoleh izin investasi/izin prinsip, baik dari PTSP Pusat di BKPM maupun di PTSP Daerah. Secara paralel, perusahaan dapat mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Lingkungan (UKL/UPL dan Amdal), serta izin pelaksanaan lainnya.
Sementara itu, Bupati Tuban, H. Fathul Huda saat dikonfirmasi (23/2) berharap, dengan di tanda tanganinya nota kesepahaman Program KLIK ini akan semakin banyak investor yang masuk dan mengembangkan investasinya di Kabupaten Tuban. “Tuban merupakan tempat yg strategis untuk melakukan investasi, dengan adanya Program KLIK bisa memudahkan para Investor yg datang ke Tuban,” ujar Bupati.
Dengan masuknya investor ini pula di harapkan akan terbuka kesempatan kerja yang banyak sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran terbuka yang ada saat ini.
Untuk diketahui, Provinsi Jawa Timur terdapat 2 (dua) Kawan Industri (KI) dengan total luas lahan 384 hektare, yang meliputi KI Maspion (151 hektare) dan KI Tuban (233 hektare) yang meliputi PT Teknotama Lingkungan Internusa, PT Hansa Pratama, PT Semen Indonesia. [hud]

Tags: