BBPJN VIII Klaim Sudah 99,08% Tutup Lubang Jalan Nasional

Kepala BBPJN VIII I Ketut Darmawahana saat memberikan keterangan pers terkait perkembangan sapu lubang jalan nasional di Jatim, Selasa (28/2).

Pemprov, Bhirawa
Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII mengklaim telah melakukan program sapu lubang di Jalan Nasional di Jatim hingga 99,08%. Itu artinya, program yang dilakukan sejak 22 Februari 2017 itu saat ini masih tersisa lubang dengan persentase 0,92%.
“Kami berani menggunakan dana transisi atau swakelola untuk menutup lubang jalan itu setelah ada diskresi dari Pak Menteri (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat/PUPR, red). Hingga 27 Februari pukul 23.59, jalan yang sudah ditambal sebanyak 99,08 persen,” kata Kepala BBPJN VIII I Ketut Darmawahana didampingi Kasubag Pengelolaan Materi Humas Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Wardono di kantor BBPJN VIII, Selasa (28/2).
Menurut Ketut, surat diskresi dari Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu dikeluarkan pada 22 Februari 2017. Yakni, Surat Edaran Nomor 06/SE/2017 tentang Penanganan Mendesak/Tanggap Darurat Kerusakan Jalan dan Jembatan pada Ruas Jalan Nasional dalam rangka Menjaga Pelayanan Publik.
Berdasarkan data BBPJN VIII hingga semester II 2016, kondisi kemantapan jalan nasional di Jatim versi IRI (International Roughness Index) adalah 94,23 % (2.225,05 km) dan versi SDI (Surface Distress Index) adalah 75,53 % (1.783,51 km). Dari total jalan nasional di Jatim sepanjang 2.361,23 km, yang kondisi baik 1.329,91 km (56,32 %), rusak ringan 142,97  km (6,05 % ), rusak sedang 872,87 km (36,97 %) dan rusak berat 15,47 km (0,66%).
“Pada tahun anggaran 2017, kami diberikan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk penanganan dan pemeliharaan jalan nasional di Jatim sepanjang 2.361 km dan jembatan 19.922 meter. Sehubungan ada keadaan darurat ini, anggaran itu harus kami ubah untuk penambalan jalan berlubang. Jika sebelumnya ada rencana pengaspalan satu lapis, kami ubah piecing (pemeliharaan rutin dengan aspal) dan tambal jalan,” tuturnya.
Dari lima satuan kerja (satker) di BBPJN VIII, lanjut Ketut, hanya Satker Metropolitan II Surabaya yang ada dana transisi. Sedang empat satker lainnya yakni Satker Metropolitan I Surabaya, Satker Wilayah I Provinsi Jatim, Satker Wilayah II Provinsi Jatim dan SKPD Bina Marga Jatim tidak memiliki anggaran transisi.
“Sesuai usulan Pak Gubernur (Gubernur Jatim Dr H Soekarwo), mulai tahun depan kami akan siapkan anggaran transisi atau swakelola dan long segment. Untuk anggaran tahun ini, kami akan ubah semua karena sudah ada diskresi dari Pak Menteri,” ungkapnya.
Mengenai penanganan jalan nasional di ruas Jalan Kalianak Surabaya sepanjang 2,6 km akan direkonstruksi rigid 200 meter dan dilakukan perbaikan saluran. Kemudian, untuk ruas Probolinggo lingkar utara sepanjang 1,62 km juga direkonstruksi rigid 200 meter.
Kontrak pekerjaan ruas Kalianak-Manyar dianggarkan sebesar Rp 36 miliar dan Gempol-Pasuruan-Probolinggo Rp 43 miliar. Ini merupakan pekerjaan long segment. “Untuk ruas Jalan Manyar Gresik tidak bisa rigid, karena macetnya tidak ketulungan di sana,” tuturnya.
Selama ini ada faktor internal dan eksternal penyebab jalan rusak atau berlubang. Yakni, kebanyakan saluran drainase tidak beres dan menyebabkan ada genangan air di atas aspal. Kemudian, penyebab lainnya adalah over tonase angkutan berat, kemacetan dan bangunan liar di atas ruang milik jalan (rumija).
Dijelaskan Ketut, musuh utama jalan adalah air. Selama sapu lubang tidak ada masalah dengan air, kekuatan 3-5 bulan bisa bertahan. Kalau terkena air pasti lebih cepat rusak.
“Drainase di jalan nasional adalah kewajiban BBPJN VIII. Cuma kami tidak bisa mengawasi pendirian bangunan liar di atas drainase. Ini harus dilakukan penertiban menggandeng pemda setempat,” pungkasnya. [iib]

Tags: