Angkutan Kota Malang Gelar Mogok Massal

Para penumpang di Kota Malang terpaksa diangkut mengunakan kandaran milik Pemkot, Truk TNI, dan Polri serta mobil patroli

(Tuntut Hentikan Angkutan Berbazis Online)
Kota Malang, Bhirawa
Mogok angkutan kota (angkot), di Kota Malang benar-benar terjadi. Angkutan yang berada dibawah Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang, tidak mau mengangkut penumpang, Senin (20/2) kemarin.
Kondisi tersebut membuat Pemkot Malang, mengerahkan bus sekolah, angkutan milik TNI dan Angkutan milik Polri, dan kendaaraan patroli untuk mengangkut penumpang ke berbagai tujuan.
Mogok angkot itu, dilakukan untuk menekan Pemerintah Kota Malang, segera memberhentikan aktivitas transportasi berbasis online. Karena dinilai sangat merugikan angkot. Selain itu, menurut Organda, angkutan tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalan peraturan perundang-undangan terkait usaha angkutan orang.
Wakil Ketua Organda Malang, Juniardi mengatakan, sejauh ini angkutan umum memiliki kewajiban sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemkot Malang, sementara angkutan berbasis online tidak diatur.
Dia katakan, angkutan umum, ada aturan berkaitan dengan trayek dan jalur yang dilewati, besaran tarif, izin hukum, hingga besaran pajak yang harus dibayarkan kepada Pemerintah.
“Untuk transportasi online, tidak terikat dengan peraturan tersebut, namun memiliki kesempatan mengangkut penumpang layaknya angkutan umum yang berbadan hukum. Ini yang kami pertanyakan ke Pemkot,” ujarnya. Selain itu, angkot memiliki keterbatasan tempat berhenti, sedangkan Gojek bisa ngetem di dalam kampus. Makanya sesuai dengan kewajiban yang harus ditaati Organda meminta Pemkot bertindak tegas.
Terkait dengan belum adanya peraturan yang mengikat dan jelas terkait transportasi online, pihaknya meminta, agar Pemkot mampu mengatur persoalan tersebut dengan bijak dan berkadilan.
”Kalau belum ada aturanya kami minta Pemkot memberhentikan aktivitas transportasi online sampai ditemukan titik final,”tukasnya.
Dia beralasan segmen yang dibidik oleh pelaku angkutan umum berbasis online tersebut sama dengan segmen yang diambil oleh perusahaan transportasi konvensional. Ini sangat menganggu.
Menanggapi itu, Wali Kota Malang, H. Moch. Anton, menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat mengambil keputusan semena-mena. Karena juga menyangkut kebutuhan dan aktivitas banyak kalangan. Termasuk hak asasi para penumpang dalam memilih moda transportasi.
“Yang jelas kami menampungnya dan akan menyampaikan ke pusat, tapi kami tidak bisa mengambil kesimpulan apapun, kami harap bersabar dulu,” ujar Wali Kota yang kerap disapa Abah Anton itu.
Soal perkembangan teknologi, lanjut Abah Anton tidak mungkin dihindari, apalagi saat ini merupakan era persaingan. Sementara masyarakat membutuhkan layanan angkutan yang nyaman.
Sementara itu, Kasatlantas Polres Malang Kota, AKP Ady Nugroho mengatakan, kondisi lalu lintas di Kota Malang memang sangat padat, dalam satu minggu kendaraan motor pribadi baru yang terdaftar sekitar 500 unit. Angka ini pun akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada bulan-bulan tertentu seperti Ramadhan dan akhir tahun.
“Ini harus menjadi acuan kita juga, apa tarif angkutan umum bisa bersaing dengan harga kredit motor?, jadi jangan melihat hanya dalam satu sisi,” tambahnya. Sehingga, lanjutnya, penurunan pendapatan dari angkutan umum bisa jadi bukan dikarenakan transportasi online. Melainkan mungkin juga dikarenakan semakin banyaknya kendaraan pribadi yang dijual murah dan mudah. [mut]

Tags: