Tenaga Outsourcing SMA/SMK Direstui Kembali ke Pemkot

Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf saat menerima perwakilan tenaga outsourcing di ruang kerjanya, Selasa (24/1).

Gus Ipul Tawarkan Dua Pilihan Solusi
Pemprov Jatim, Bhirawa
Upaya tenaga outsourcing SMA/SMK di Surabaya mulai menunjukkan titik terang. Pemprov Jatim memberikan sinyal positif tuntutan tenaga alih daya untuk kembali ke Pemkot Surabaya. Dengan syarat, pemkot mau menerima dan mempekerjakan mereka kembali.
Keputusan ini diambil setelah perwakilan 92 tenaga outsourcing melakukan dialog bersama Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf.  Suasana gayeng dalam dialog membuat tenaga alih daya itu kembali optimistis dengan nasibnya. “Outsourcing atau siapapun yang menjadi korban harus diajak bicara. Kalau sampeyan kehilangan kerja yang sedih juga saya,” terang Gus Ipul, sapaan akrab Wagub Jatim saat menerima perwakilan tenaga outsourcing di ruang kerjanya, Selasa (24/1).
Meski jumlahnya kecil sekali, Gus Ipul menegaskan nasib outsourcing harus diperjuangkan. Terkait masalah pendataan yang meragukan 92 nama tenaga outsourcing itu harus ditelisik kebenarannya. Apakah benar-benar sudah diterima oleh pemprov atau belum. “Saya baru tahu kalau pemkot sudah menyerahkan. Karena Dindik Jatim bilang belum diserahkan. Kita akan berusaha mencari solusi agar bapak-bapak bisa bekerja lagi,” kata dia.
Persoalan ini, lanjut dia, harus dibicarakan bersama Pemkot Surabaya. Karena tuntutannya ingin kembali ke Pemkot Surabaya, maka Pemprov Jatim harus mengantarkan dan memastikan mereka diterima. Itu pun harus melalui kajian yang tepat untuk mengetahui legal standing yang berlaku. Namun, jika opsi tersebut tidak bisa dipenuhi, maka pilihan lain tenaga outsorcing ini harus dicarikan tempat untuk bekerja. “Sekarang kan banyak cabang dinas itu, mungkin bisa ditempati,” kata dia.
Lebih lanjut Gus Ipul menegaskan, pihaknya tidak sepakat jika persoalan ini dilepas ke sekolah begitu saja. Apalagi dengan kontrak baru yang berpeluang membuat gaji tenaga outsourcing ini turun, alias tidak sesuai besaran UMK (Upah Minimum Kota). “Saya juga tidak setuju kalau gaji mereka diturunkan. Pokoknya harus segera dibereskan. Komunikasi yang enak sekirane sampeyan iso turu enak,” tegas Gus Ipul.
Seperti diberitakan sebelumnya, nasib tenaga outsourcing SMA/SMK di Surabaya kian malang. Upaya memperjuangkan kejelasan status tak kunjung menemukan titik terang. Baik Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim maupun Surabaya berusaha saling lempar tanggung jawab terkait tenaga kontrak tersebut.
Rumitnya perjuangan mereka juga terlihat saat berusaha wadul ke Dindik Jatim, Senin (23/1). Dalam sehari, mereka harus keluar masuk kantor cabang Dindik Jatim di Surabaya, Dindik Surabaya dan terakhir kantor pusat Dindik Jatim di Jalan Gentengkali Surabaya. Hasilnya, tetap tidak jelas. Mereka diminta untuk menghubungi kembali sekolah asal untuk membicarakan hal tersebut.
Dalam kesempatan bertemu dengan Wagub Jatim kemarin, Parto Sulistiyo menyempatkan diri untuk menceritakan nasibnya pasca pelimpahan SMA/SMK ke provinsi. Pria yang semula bertugas sebagai keamanan di SMKN 5 itu diberhentikan sejak Januari ini. “Saya tidak berani pulang pak, istri saya marah-marah terus,” kata dia polos.
Nasib Parto memang cukup ironis. Ketika sekolah menghentikan kontraknya karena alasan anggaran, pihak sekolah justru mengangkat tenaga outsourcing baru. “Sudah delapan tahun jadi outsourcing. Mulai dari SD sampai kemudian dipindah ke SMKN 5 dua tahun lalu,” kata dia.
Berbeda dengan yang dialami Anton Agus, petugas keamanan SMKN 2 Surabaya itu sedikit beruntung dibanding Parto. Namun, meski tidak dirumahkan Anton harus siap dengan gaji Rp 2 juta per bulan. “Rp 2 juta itu persis untuk biaya rutin bulanan. Kalau gaji UMK kan masih ada sisa Rp 1 juta untuk makan,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Cabang Dindik Jatim di Surabaya Sukaryantho mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti perintah dari Wagub Jatim. Komunikasi akan dilakukan kembali dengan Dindik Surabaya untuk memastikan data-data tenaga outsourcing tidak ada yang tercecer. “Tetap akan dilihat bagaimana aturannya. Jika memang membolehkan, pemprov yang akan mengeluarkan rekomendasi untuk dikembalikan ke pemkot,” pungkas dia. [tam]

Tags: