Sekarang Bayar Tilang Tak Harus Ikut Sidang

Ketua-PN-Surabaya-Sujatmiko-menjelaskan-tentang-tata-cara-penyelesaian-pelanggaran-lalu-lintas-tanpa-sidang-Kamis-[26/1].-[Abednego/bhirawa].

(Hindari Antrean Panjang, Calo dan Pungutan Liar Denda Tilang)
PN Surabaya, Bhirawa
Mulai 1 Februari mendatang Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menerapkan system pembayaran denda tilang tanpa harus mengikuti persidangan. Perlakuan spesial yang diterapkan Pengadilan ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas.
System pembayaran denda tilang ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang mengambil dokumen tilang, tanpa harus antre panjang. Bahkan, penerapan tata cara penyelesaian pelanggaran lalu lintas ini digadang-gadang akan meniadakan pelaku atau calo tilang, serta menghilangkan praktik pungutan liar (pungli).
“Masyarakat tidak perlu lagi harus mengantre sampai ribuan orang demi mengikuti persidangan tilang. Cukup melihat website PN Surabaya maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya dan Tanjung Perak, masyarakat akan tahu rinci berapa denda yang akan dibayar. Setelah itu membayar di Bank BRI ke nomor rekening Pengadilan maupun Kejari, dan bukti pembayaran bisa ditunjukkan guna mengambil barang bukti (dokumen tilang) di Kejaksaan,” kata Kepala PN Surabaya Sujatmiko, Kamis (27/1).
Adapun alur penanganan berkas tilang, lanjut Sujatmiko, berkas perkara di limpah penyidik Polisi ke Pengadilan, tiga hari sebelum persidangan. Disertai verifikasi data mencakup diantaranya daftar pelanggar, jenis pelanggaran, dan barang bukti. Selanjutnya Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penetapan Hakim dan Panitera Pengganti. Selanjutnya penetapan dan penunjukkan Hakim.
Setalah itu, Panitera Muda Pidana mencatat atau mengarsipkan surat penetapan Hakim dan Panitera Pengganti serta menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas ke Panitera Pengganti. Sebelum 1 hari sebelum sidang, Hakim dan Panitera Pengganti mengeluarkan penetapan atau putusan denda. Pada hari sidang, Hakim membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar, hingga menggunggah atau mempublikasikan pelanggar, sangkkaan pelanggaran, dan penetapan denda pelanggaran.
“Penetapan atau putusan denda diumumkan melalui lama resmi PN Surabaya di www.pn-surabayakota.go.id atau www.kejari-surabaya.go.id dan www.kejari-tanjungperak.go.id atau melalui papan pengumuman yang ada di PN maupun Kejari-kejari,” papar Sujatmiko.
Ditanya terkait disparitas atau perbedaan putusan Hakim terkait denda tilang, Sujatmiko menegaskan, Hakim yang ditunjuk sudah berpedoman dengan ancaman maupun denda tilang dalam aturan yang ada. Nantinya Hakim 1 dan 2 akan ada kesepakatan denda. “terkait perbedaan putusan denda, akan ada kesepakatan denda. Jadi selisih dendanya tidak sebegitu banyak, karena sudah disepakati antara kedua Hakim,” tegasnya.
Ditambahkan Sujatmiko, aturan baru ini dilaksanakan pada seluruh PN se Indonesia. Tujuannya guna efisiensi waktu, tidak perlu mengantri. Juga menghindarkan dari praktik calo dan pungli. Bagi masyarakat yang tak mempunyai rekening, bisa langsung datang ke Kejari untuk membayar langsung ke petugas BRI yang sudah siaga disana. “Nantinya petugas disana juga membayarkan denda dengan system non tunai, sesuai dengan putusan denda yang ditetapkan Hakim,” pungkasnya. [bed]

Tags: